Iran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada para “perusuh”, meski tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1), menyusul gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan dan di sejumlah titik berujung korban jiwa.
Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Hal ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
“Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Meski demikian, Ejei menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mendesak Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai, sembari menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.
“Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.
Menurut penghitungan AFP berdasarkan pernyataan resmi dan laporan media, demo telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran.
Sejak 30 Desember 2025, sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan lokal, termasuk anggota aparat keamanan.
Mizan melaporkan, aparat intelijen kepolisian di Teheran berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian yang diduga digunakan perusuh. Dari lokasi tersebut, polisi menyita senjata, amunisi, serta bahan-bahan untuk merakit bom rakitan.
Perekonomian Iran memang tengah tertekan oleh sanksi internasional yang ketat. Nilai tukar mata uang rial dilaporkan telah anjlok lebih dari sepertiga terhadap dolar AS sepanjang tahun lalu, sementara inflasi menembus dua digit.
Pada Minggu (4/1), pemerintah Iran mengumumkan pemberian tunjangan bulanan bagi seluruh warga negara sebagai upaya meringankan beban ekonomi. Nilainya setara sekitar 3,5 persen dari rata-rata upah bulanan.
Harian reformis Arman Melli pada Senin (5/1) menulis bahwa otoritas Iran telah “mendengar suara para demonstran”. Sebaliknya, surat kabar konservatif Javan dan Kayhan menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik dukungan finansial terhadap para perusuh.
