Alarm Nyaring dari Papua soal Kesehatan Mental Prajurit

Pergantian tahun di Papua, seharusnya menjadi momen yang indah bagi para prajurit yang berdinas jauh dari rumah. Namun, bagi Pratu Farkhan Sauqi Marpaung, akhir tahun 2025 justru menjadi titik akhir pengabdiannya.

Prajurit dari Batalyon Infanteri 113/Jaya Sakti itu gugur. Ironisnya, nyawanya tidak melayang karena terjangan peluru musuh negara, melainkan diduga akibat hantaman benda tumpul dan tendangan dari rekan satu seragamnya sendiri yang juga seniornya, Kopral Dua berinisial F.

Kabar kematiannya terungkap ke publik pada awal Januari 2026. Kabar ini membawa narasi kelam tentang relasi senioritas yang berlebihan. Sebab, korban yang dikabarkan mengeluh sakit, tetapi justru dianggap beralasan, hingga berujung pada tindakan kekerasan fisik yang fatal.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigadir Jenderal Donny Pramono, menyebut TNI AD telah bergerak cepat merespons insiden ini agar tak menjadi bola liar. Proses hukum kini tengah berjalan. Kopda F telah ditahan dan diperiksa intensif.

”TNI AD tidak menoleransi tindakan kekerasan di luar aturan, apalagi yang menyebabkan hilangnya nyawa prajurit,” tegas Donny.

Ia pun berjanji akan transparan dan membuka sanksi pemecatan apabila pelaku terbukti bersalah di mata hukum. Namun, di balik hal itu, mengapa kekerasan internal ini terus berulang di tengah medan operasi yang sudah sedemikian keras?

TNI AD tidak menoleransi tindakan kekerasan di luar aturan, apalagi yang menyebabkan hilangnya nyawa prajurit.

Peneliti pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, memandang persoalan tersebut secara hati-hati karena berkaitan dengan perdebatan sistem pembinaan mental TNI. Kendati begitu, insiden kali ini tidak serta-merta menjadi indikator bahwa sistem perawatan mental prajurit secara keseluruhan telah runtuh.

Fahmi mengingatkan, potensi kekerasan memang melekat secara alamiah dalam organisasi militer, sebuah institusi yang sarat tekanan, senjata, dan hierarki keras. ”Tidak ada sistem di lingkungan militer di negara mana pun yang benar-benar bisa meniadakan risiko ini secara absolut. Prajurit tidak hidup di ruang hampa,” ujar Fahmi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Banyak kasus kekerasan, lanjut dia, justru terjadi akibat akumulasi faktor mikro di lapangan. Ini mulai dari kepemimpinan lapis bawah yang kurang peka, relasi pergaulan, hingga budaya senioritas yang menyimpang. Celahnya bukan pada desain besar pembinaan TNI, melainkan pada implementasi dan pengendalian sehari-hari.

”Kekerasan yang dibiarkan atas nama senioritas dan pengasuhan atau pembinaan mental adalah bom waktu,” tegasnya.

Lebih jauh, Fahmi menyoroti aspek yang kerap luput dari perhatian, yakni durasi penugasan. Kesehatan mental prajurit menjadi isu krusial justru karena medan operasi secara alamiah sangat keras.

Pengaturan rotasi pasukan menjadi instrumen vital. Paparan stres yang terlalu lama tanpa jeda pemulihan akan meningkatkan risiko gesekan internal dan agresivitas, bahkan pada prajurit yang secara mental kuat sekalipun.

”Ini soal batas manusiawi, bukan soal ketahanan pribadi semata,” kata Fahmi.

Oleh karena itu, peran komandan regu hingga kompi menjadi sangat menentukan. Mereka adalah palang pintu pertama untuk mendeteksi eskalasi emosi anggotanya sebelum meledak menjadi tragedi. Prinsip nirtoleransi terhadap kekerasan harus hidup di lapangan, bukan sekadar slogan normatif di atas kertas.

Peringatan soal ”bom waktu” tersebut bukan tanpa dasar. Sebelum peti jenazah Pratu Farkhan dipulangkan ke Asahan, publik sudah disuguhi rentetan peristiwa yang mengindikasikan rapuhnya kondisi psikis sebagian aparat di daerah konflik.

Ingatan publik masih segar pada kasus Lettu Laut Eko Damara di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada pertengahan 2024. Perwira kesehatan itu dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri di pos taktis. Hasil investigasi internal menyimpulkan adanya jeratan depresi berat dan lilitan masalah pribadi yang memicu keputusan fatal tersebut. Kasus ini menjadi potret getir bahwa seragam loreng dan pangkat perwira tak menjamin seseorang kebal terhadap guncangan mental ekstrem di daerah konflik.

Selain isu kesehatan mental, pola kekerasan fisik berkedok alasan medis juga memiliki preseden buruk. Kasus Prada Indra Wijaya di Biak, misalnya, awalnya dikabarkan meninggal karena dehidrasi berat. Faktanya, ia tewas dianiaya empat senior di mess.

Sementara itu, brutalitas senioritas terekam jelas dalam kasus Prada Lucky di Nusa Tenggara Timur pada 2025, yang tewas dengan kerusakan organ dalam akibat ”pembinaan” fisik yang kebablasan.

Rangkaian peristiwa ini, mulai dari bunuh diri, serangan terhadap rekan, hingga kekerasan pada warga, membentuk satu pola peringatan, yaitu sistem sebaik apa pun tidak boleh dianggap selesai.

Prajurit TNI, lanjut Fahmi, dilatih untuk memiliki kemampuan mematikan demi pertahanan negara. Itu adalah tugas mulia sekaligus beban berat. Namun, jika kesehatan mental mereka terganggu oleh durasi tugas yang panjang dan tekanan internal yang toksik, kemampuan itu justru berbahaya bagi dirinya sendiri, timnya, dan masyarakat.

Kasus di Papua semestinya menjadi alarm bagi Mabes TNI untuk memperkuat pengawasan di level taktis. Keseimbangan antara ketangguhan tempur, integritas, dan martabat prajurit harus terus dijaga. Sebab, musuh terbesar prajurit terkadang bukan yang mengintai di balik semak belukar Papua, melainkan tekanan batin yang menggerogoti dari dalam barak mereka sendiri.