Bencana Sumatera dan El Nino Bayangi Target Produksi Beras 2026

JAKARTA, KOMPAS – Bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera dan potensi El Nino pada Juli 2026 hingga Juli 2027 bakal membayangi target produksi beras nasional pada 2026. Target produksi beras nasional pada 2026 diperkirakan turun sekitar 5 persen secara tahunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Senin (5/1/2026), mengatakan, pada November 2025, proporsi lahan yang sedang ditanami padi (standing crop) di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebesar 34,63 persen. Proporsi luas lahan November 2025 lebih sedikit dbandingkan November 2024 yang sebesar 36,7 persen.

Ini terjadi lantaran sejumlah daerah di tiga provinsi itu terdampak banjir. Per November 2025, sebesar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut berpotensi gagal panen.

“Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada luas panen padi pada November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen padi pada tiga bulan ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Per November 2025, sebesar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut berpotensi gagal panen.

Merujuk data hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan November 2025, BPS menunjukkan potensi luas panen padi di Aceh pada Januari-Desember 2025 seluas 279.913 hektar. Potensi luas panen itu turun 7,07 persen dibandingkan Januari-Desember 2024 yang seluas 301.196 hektar.

Dalam periode perbandingan yang sama, luas panen padi di Sumut diperkirakan meningkat 28,03 persen dari 419.463 hektar menjadi 537.044 hektar. Adapun di Sumbar, luas panen padi diproyeksikan turun 3,88 persen dari 295.279 hektar menjadi 283.819 hektar.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Selasa (6/1/2026), berpendapat, luas panen padi dan produksi beras di Aceh, Sumut, dan Sumbar memang berpotensi turun. Namun, penurunannya diperkirakan tidak terlalu siginifikan terhadap total produksi beras nasional pada 2025, bahkan pada 2026.

Ini mengingat potensi produksi beras nasional, terutama sepanjang 2025, cukup tinggi, yakni 34,71 juta ton. Potensi produksi tersebut naik 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan 2024. Selain itu, tidak semua tanaman padi di ketiga provinsi itu terdampak bencana.

“Kendati begitu, sawah yang rusak akibat bencana tetap harus dipulihkan untuk menjaga ketahanan pangan ketiga daerah itu. Namun, untuk memulihkan sawah dan mata pencaharian petani setempat diperkirakan butuh waktu lama, yakni sekitar enam bulan hingga setahun,” kata Dwi.

Ia juga mengungkapkan ada potensi risiko gagal panen padi yang perlu lebih diwaspadai akibat dampak El Nino. Fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu diperkirakan terjadi pada Juli 2026 hingga Juli 2027.

Ramalan terjadinya El Nino itu dirilis oleh Severe Weather Europe dan Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa (ECMWF). El Nino tersebut berpotensi menyebabkan kemarau panjang seperti yang terjadi pada Juli 2023 hingga Mei 2024.

“Produksi beras nasional pada 2026, bahkan 2027, bisa turun, seperti pernah terjadi pada 2023 dan 2024. Musim tanam (MT) I padi juga berpotensi mundur,” ungkapnya.

Selain El Nino, Dwi melanjutkan, serangan hama dan penyakit padi juga beroptensi terjadi. Ini mengingat produksi padi dalam beberapa tahun terakhir ini dipacu sepanjang tahun tanpa ada jeda atau sela tanam.

Dari produksi beras nasional pada 2025 yang diperkirakan sebanyak 34,71 juta ton, produksi beras nasional pada 2026 berpotensi turun sekitar 1,73 juta ton.

Merujuk pada dampak bencana di Sumatera, serta potensi El Nino dan serangan hama-penyakit, Dwi memperkirakan produksi beras nasional pada 2026 turun sekitar 5 persen dari 2025. Dari produksi beras nasional pada 2025 yang diperkirakan sebanyak 34,71 juta ton, produksi beras nasional pada 2026 berpotensi turun sekitar 1,73 juta ton.

Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasinya dengan sejumlah langkah. Pertama, bangun jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier di sejumlah daerah yang memiliki waduk dan bendungan baru. Selain itu, perbaiki jaringan irigasi yang sudah ada serta mengalami kerusakan atau tersedimentasi.

Kedua, terapkan sistem pengelolaan air yang lebih efisien terutama di daerah-daerah yang memiliki karingan irigasi. Metode intermittent rice cultivation atau penanaman padi berselang bisa menjadi salah satu opsi.

“Metode itu merujuk pada praktik pengelolaan irigasi di mana air tidak terus-menerus menggenangi sawah, melainkan diterapkan secara berselang-seling antara kondisi tergenang dan kering,” kata Dwi.

Ketiga, lanjut Dwi, gulirkan pompanisasi di sawah-sawah yang dekat dengan sumber-sumber air, terutama di daerah aliran sungai. Untuk areal persawahan tadah hujan, pembangun sumur-sumur dalam atau air tanah bisa menjadi solusinya.

Keempat, terapkan kembali pola tanam padi berjeda. Pola tanam tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, tetapi juga dapat menjaga kesuburan tanah.

”Kelima, perbanyak pengembangan dan penanaman varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk padi yang tidak memerlukan banyak asupan air,” katanya.

Pada 31 Desember 2025, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, berdasarkan data sementara, luas lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar 70.000 hektar. Dari total luasan itu, sekitar 11.000 hektar mengalami puso atau gagal panen.

“Lahan pertanian yang puso itu rusak berat atau sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, kami akan memperbaikinya melalui program Cetak Sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” ujarnya melalui siaran pers.

Sudaryono yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjelaskan, pemulihan lahan pertanian, terutama sawah, bakal dilakukan secara bertahap. Langkah itu seiring dengan proses rehabilitasi wilayah terdampak pascabencana.

Pendataan rinci terhadap kondisi lahan pertanian yang rusak akan dilakukan mulai awal Januari 2026. Kementan juga akan memerhatikan lahan pertanian yang terdampak bencana tetapi tidak puso atau yang berada di daerah yang terganggu akses distribusinya.

“Kami akan mendampingi para petani di daerah-daerah tersebut agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal,” katanya.

Sudaryono menambahkan, selain sektor tanaman pangan, Kementan juga akan mendata subsektor peternakan, meliputi ternak ayam, sapi, dan kambing di daerah-daerah yang terdampak bencana. Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan rakyat bisa bangkit kembali.