Parlemen Inggris Sebut Intervensi AS Berisiko Melemahkan Hukum Internasional

London: Ketidakhadiran kecaman keras dari negara-negara Barat terhadap intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela berpotensi mendorong Tiongkok dan Rusia melakukan tindakan serupa di wilayah lain, demikian peringatan Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, Emily Thornberry, pada Senin, 5 Januari 2026.

Thornberry menilai penyingkiran Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS dan pemindahannya ke Amerika Serikat berisiko melemahkan hukum internasional serta menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan Washington akan mengambil alih kendali atas Venezuela untuk sementara waktu, termasuk melalui pengerahan pasukan AS jika diperlukan.

Dalam wawancara dengan Times Radio, Thornberry menegaskan bahwa tidak adanya respons tegas dan terpadu dari pemerintah Barat dapat mengikis norma global yang selama ini dijunjung.

“Tidak ada dasar hukum untuk ini,” ujar Thornberry, dikutip dari Anadolu, Selasa, 6 Januari 2026. 

“Dan ini menciptakan preseden yang sangat buruk bagi negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, yang mungkin juga akan berpikir, ‘Kami punya lingkup pengaruh, mengapa kami tidak bisa melakukan hal serupa di wilayah kami, seperti Ukraina atau Taiwan?,’” kata Thornberry.

Hingga kini, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer beserta jajaran pimpinan Partai Buruh belum secara terbuka mengecam tindakan Amerika Serikat tersebut.

Starmer pada Senin mengatakan kepada wartawan bahwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Amerika Serikat untuk menjelaskan tindakan yang telah diambilnya. “Ini bukan hal yang sederhana. Situasinya rumit,” kata Starmer.

Thornberry berpendapat bahwa bahkan kecaman verbal dari negara-negara sekutu dapat berfungsi sebagai faktor pencegah. 

“Kekuatan hukum internasional pada dasarnya terletak pada penerimaan bersama bahwa inilah cara negara seharusnya bertindak, dan jika melanggar, akan ada kecaman internasional,” ujar Thornberry. 

“Pemerintah sering mengatakan mereka tidak peduli, tetapi sebenarnya mereka peduli. Sangat peduli. Yang dibutuhkan adalah norma internasional yang jelas,” tambah Thornberry.

Tanpa kritik semacam itu, ia memperingatkan bahwa batas perilaku yang dapat diterima antarnegara dapat bergeser secara perlahan. Tekanan Diplomatik Pasca Penyingkiran Maduro Selain itu, Thornberry juga menyuarakan kekhawatiran mengenai minimnya perencanaan terkait kondisi pasca-penyingkiran Maduro. Meski tidak secara langsung menyerang Starmer, ia mengakui tekanan diplomatik yang dihadapi pemerintah Inggris.

“Saya tidak akan berpura-pura ini mudah, dan penting bagi kami untuk tetap menjaga hubungan dengan sekutu penting seperti Amerika. Kami juga memiliki kepentingan besar terkait Ukraina yang harus dipertimbangkan,” tegas Thornberry.

“Namun semua itu menjadi tidak berarti jika kita tidak mendukung hukum internasional. Anda tidak bisa begitu saja menculik pemimpin negara lain, membawa mereka ke pengadilan domestik, dan mengadilinya. Itu hanya akan berujung pada anarki,” imbuh Thornberry.

Kritik yang lebih keras datang dari anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Richard Burgon, yang secara terbuka menyoroti sikap perdana menteri melalui unggahan di platform media sosial X.

“Perdana menteri adalah pihak yang memilih mengabaikan hukum internasional atas serangan terhadap Venezuela demi menyenangkan Donald Trump. Menteri-menteri lain hanya mengikuti garis yang ia tetapkan. Karena itu, perdana menteri sendiri harus hadir di parlemen hari ini untuk menjelaskan keputusan yang memalukan tersebut,” tulis Burgon.

Maduro dan Flores tiba di New York pada Sabtu malam dan kini ditahan di pusat penahanan di Brooklyn. Keduanya menghadapi dakwaan federal AS terkait perdagangan narkoba dan dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut, sementara pejabat di Caracas menyerukan pembebasan pasangan tersebut.