Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mendesak Pemerintah Indonesia segera memitigasi risiko lonjakan harga minyak mentah dunia menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat terhadap kedaulatan Venezuela pada awal 2026. Langkah antisipatif ini dinilai mendesak guna mengamankan ketahanan fiskal dari potensi pembengkakan subsidi energi yang dapat melampaui kapasitas APBN.
Abra mengingatkan pemerintah agar tidak lengah meskipun tren harga minyak dunia saat ini masih stabil di kisaran 57–61 dolar AS per barel. Berkaca pada krisis energi 2022, lonjakan harga yang tidak terprediksi mampu memaksa pemerintah menaikkan alokasi subsidi secara drastis dari Rp150 triliun menjadi lebih dari Rp500 triliun dalam satu tahun anggaran.
“Iya tentu pemerintah Indonesia harus mencermati, harus memitigasi adanya risiko lonjakan harga minyak mentah ini, belajar dari pengalaman tahun 2022 ketika itu asumsi harga minyak mentah kita di level 80 dolar per barel, tetapi realisasinya di atas 100 dolar sehingga terpaksa pemerintah waktu itu menambah alokasi subsidi energi dari sekitar 150 triliun menjadi 525 triliun,” ujar Abra dalam wawancara di TV swasta, Senin (5/1/2026).
Baca Juga: Venezuela Bergejolak, OPEC+ Pilih Tahan Produksi Minyak
Menurut Abra, pemerintah perlu segera menetapkan ambang batas (threshold) kemampuan fiskal. Hal ini mengingat kondisi ekonomi saat ini tidak lagi memiliki fleksibilitas pelebaran defisit di atas 3 persen terhadap PDB seperti pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah diminta mengantisipasi sejak dini titik di mana APBN tidak lagi mampu menanggung kompensasi energi apabila harga minyak melambung tinggi.
Kekhawatiran tersebut muncul seiring serangan pemerintahan Donald Trump terhadap Venezuela yang menguasai sekitar 19,3 persen cadangan minyak mentah dunia. Meski Trump mengklaim keterlibatan perusahaan AS akan meningkatkan pasokan global, Abra menilai intervensi tersebut tidak akan mudah dieksekusi karena adanya perlawanan kuat dari Caracas.
“Kelihatannya tidak akan mudah juga bagi pemerintahan Trump untuk bisa melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara Venezuela. Jadi apa proyeksi yang dilakukan oleh OPEC ini saya pikir masih dinamis, belum menjadi suatu keputusan yang otomatis akan dilakukan untuk melakukan pengurangan,” katanya.
Abra juga menyoroti posisi strategis Venezuela sebagai mitra utama energi bagi China dan Rusia. Ia menganalisis bahwa serangan tersebut merupakan reaksi geopolitik Washington untuk memutus kedekatan hubungan Caracas dengan Beijing, terutama setelah adanya pertemuan pimpinan tinggi China dengan Presiden Nicolas Maduro sesaat sebelum serangan terjadi.
“Serangan Presiden Trump terhadap Venezuela ini dilakukan sehari pasca-pertemuan pimpinan tinggi China ke Venezuela bertemu dengan Maduro. Nah, itu juga kita dapat membaca bahwa ini tidak lepas dari reaksi pemerintahan Trump yang tidak ingin melihat kerekatan hubungan antara Venezuela dengan China,” lanjut Abra.
Baca Juga: Usai Venezuela, Trump Kini Ancam Lakukan Operasi Militer ke Kolombia
Hambatan pasokan minyak Venezuela ke China diperkirakan akan memicu respons balasan dari Beijing. Jika China kesulitan memperoleh sumber energi alternatif, kondisi tersebut berpotensi menciptakan efek domino yang memengaruhi stabilitas pasar energi global, termasuk di kawasan Asia, tempat Indonesia berada.
Selain faktor Venezuela, pasar juga mencermati potensi ketegangan di Selat Taiwan. Abra menilai keberanian pemerintahan Trump melakukan tindakan keras terhadap kedaulatan Venezuela dapat memicu respons serupa dari China di kawasan Taiwan, yang berpotensi menjadi faktor krusial penentu arah harga minyak global ke depan.
Untuk jangka pendek, Abra memproyeksikan harga minyak masih akan tertahan di bawah 70 dolar AS per barel selama disrupsi tidak meluas ke kawasan Timur Tengah. Meski demikian, ia menekankan pemerintah tetap harus waspada terhadap berbagai skenario terburuk yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
