Data Intelijen, Khamenei Buat Rencana Darurat dan Kabur dari Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei disebut memiliki rencana darurat untuk meninggalkan negaranya dan melarikan diri ke Rusia. Ini jika gelombang protes yang tengah berlangsung, melampaui kemampuan aparat keamanan, untuk dikendalikan.

Informasi tersebut diungkapkan seorang sumber intelijen kepada The Times. Menurut laporan itu, Khamenei yang kini berusia 86 tahun akan meninggalkan Teheran bersama sekitar 20 orang lingkaran terdekatnya, termasuk keluarga dan para ajudan, apabila tentara atau pasukan keamanan membelot atau gagal menjalankan perintah.

"Rencana B ini disiapkan untuk Khamenei dan lingkaran terdalamnya, termasuk putranya Mojtaba yang kerap disebut sebagai calon penerus," ujar sumber intelijen tersebut, seperti dikutip Independent, Selasa (6/1/2026).

Protes di Iran dipicu terutama oleh krisis ekonomi dan anjloknya nilai mata uang. Kelompok hak asasi manusia mencatat sedikitnya 17 orang tewas hingga Senin akibat aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam sejumlah demonstrasi, seruan pun berkembang dari tuntutan ekonomi menjadi tuntutan politik. Termasuk teriakan "Turunkan Republik Islam" dan "Matilah diktator", yang merujuk langsung pada Khamenei.

Beni Sabti, mantan agen intelijen Israel yang selama puluhan tahun memantau Iran, menilai Rusia menjadi tujuan paling masuk akal jika Khamenei terpaksa melarikan diri. "Ia mengagumi Vladimir Putin, dan secara budaya Iran merasa lebih dekat dengan Rusia. Jika harus kabur, Moskow adalah satu-satunya opsi realistis," kata Sabti.

Laporan tersebut juga menyebut rencana pelarian itu mencakup jalur keluar khusus dari Teheran, serta pengamanan aset di luar negeri. Ada pula properti dan uang tunai, guna memastikan perjalanan yang aman.

Upaya pemerintah Iran untuk meredam protes sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan. Situasi disebut semakin rumit setelah muncul ancaman dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk ikut campur mendukung para demonstran.

Meski demikian, skala aksi saat ini masih dinilai belum sebesar gelombang kerusuhan 2022-2023 yang dipicu kematian Mahsa Amini di tahanan polisi moral Iran. Pemerintah Iran menyatakan protes terkait ekonomi adalah sah dan akan ditanggapi melalui dialog. 

Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan dialog nasional dan menjanjikan reformasi untuk menstabilkan sistem moneter dan perbankan, serta melindungi daya beli masyarakat. Namun, ketimpangan antara warga biasa dan elite ulama serta aparat keamanan, ditambah inflasi tinggi dan tudingan korupsi, terus memicu kemarahan publik di negara tersebut.