Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai penetapan lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan konservasi nasional dan warisan dunia adalah keputusan strategis. Upaya ini bisa menjawab krisis iklim, deforestasi, dan meningkatnya risiko bencana ekologis di Kawasan Wallacea.
Konferensi Wallacea Expeditions pada Senin (5/1) membahas usulan pembentukan kawasan konservasi berbasis lanskap seluas kurang lebih 6.000 km persegi di empat wilayah tersebut.
“Pengusulan taman nasional dan warisan dunia merupakan langkah preventif berbasis bukti ilmiah, bukan keputusan politis,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN Hendra Gunawan, dalam konferensi tersebut.
Kawasan Wallacea meliputi Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor dengan luas daratan sekitar 347 ribu km persegi.
Kawasan ini menjadi tempat peralihan satwa dan puspa tipe Asiatis ke Australis dan sebaliknya. Kondisi tersebut membuat lokasi ini kaya dengan biodiversitas. Sekitar 10 ribu spesies tumbuhan tercatat hidup di kawasan ini. Sebanyak 1.500 spesies di antaranya adalah spesies endemik dan 66 spesies berkategori terancam kepunahan. Namun, riset menunjukkan Kawasan Wallacea telah kehilangan sekitar 1,37 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir.
Hendra mengatakan komplek Pegunungan Mekongga (±258.519 ha) memiliki peran ekologis krusial dengan hulu mencakup tiga daerah aliran sungai (DAS) dan 30 sungai yang menopang sistem hidrologi regional. Kawasan ini juga menyimpan bentang ekosistem langka, seperti hutan sub-montana hingga sub-alpin, yang menjadi habitat berbagai satwa endemik Sulawesi. Di antaranya adalah anoa, babirusa, rangkong Sulawesi, serta tarsius.
Hasil riset International Cooperative Biodiversity Group dan rangkaian Wallacea Scientific Expedition Series pun mengungkap potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sejumlah spesies mamalia, flora, serangga, dan ratusan mikroorganisme terduga spesies baru ditemukan dan belum pernah dideskripsikan secara ilmiah sebelumnya.
Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, La Ode Santiaji Bande, juga memvalidasi kekayaan nilai biodiversitas, geologi, dan arkeologi di kawasan tersebut. Menurutnya, kawasan ini layak diakui sebagai warisan dunia.
Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, berkomitmen untuk menyerahkan proses penetapan kawasan kepada Kementerian Kehutanan.
Staf Khusus Kementerian Kehutanan Silverius Oscar Unggul mengatakan, pengusulan lanskap ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan hutan berbasis lanskap. Ini termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan penerapan moratorium aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai tinggi.
BRIN menilai momentum kebijakan saat ini sangat krusial untuk menghidupkan kembali komitmen daerah yang dideklarasikan sejak 2013. Penetapan taman nasional dan warisan dunia bukan penghambat pembangunan, tapi instrumen perlindungan ekologis jangka panjang yang menjamin ketahanan air, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.
