JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai buka suara terkait wacana jabatan Presiden HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang akan diduduki sosok asal Indonesia. Hal ini tak terlepas dari munculnya Kementerian HAM di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Natalius Pigai dalam acara penyerahan aset rampasan KPK di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia," kata Pigai.
Menurutnya, apabila jabatan ini benar dipimpin bangsa Indonesia, maka penanganan konflik di Venezuela akan melibatkan putra bangsa.
"Besok yang Venezuela nanti dia yang ini. Putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," tutup Pigai.
Sekadar informasi, kelompok Asia-Pasifik memajukan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Original Article
