Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pentingnya sinergi dan orkestrasi seluruh elemen filantropi dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryantono, yang mewakili Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar, dalam Rapat Koordinasi Filantropi untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Nunung menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh lembaga filantropi yang telah terlibat aktif dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, peran filantropi sangat berarti dalam misi kemanusiaan di wilayah terdampak.
"Pak Menko menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh lembaga filantropi yang hadir hari ini. Teman-teman filantropi telah turun langsung dengan seluruh pasukan kemanusiaannya, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Ini adalah misi kemanusiaan yang sangat mulia dan bermakna," ujar Nunung dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 7 Januari 2026.
Berdasarkan data Kemenko PM, sekitar 393 lembaga filantropi dengan lebih dari 14.357 personel terlibat aktif dalam penanganan bencana.
Kehadiran mereka memberikan dampak signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti 13.000 anak, 10.000 lanjut usia, 4.000 penyandang disabilitas, 1.000 ibu hamil, serta 2.000 bayi baru lahir.
Nunung menilai skala bencana yang melumpuhkan sedikitnya 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut tidak mungkin ditangani oleh pemerintah semata. Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan.
Memasuki fase pascatanggap darurat, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memulai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 9 Januari 2026.
Pelaksanaan R3P akan diawali di Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan ke Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak paling serius.
Kemenko PM mendorong agar peran filantropi tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pasalnya, bencana berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
"Bentuk bantuan sosial ini tidak cukup, tetapi perlu orientasi yang lebih dalam dalam konteks pemberdayaan, agar pemulihannya bisa lebih cepat. Negara memanggil kehadiran filantropi untuk mempercepat pemulihan kondisi di tiga provinsi," jelas Nunung.
Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama meliputi kerusakan 162 pasar rakyat, 157 ribu UMKM, serta 10.686 koperasi yang terdampak bencana.
Pemerintah mendorong pemulihan ekosistem ekonomi melalui berbagai program, seperti penciptaan permintaan, penyerapan produk lokal, padat karya, cash for work, serta percepatan penyediaan hunian sementara yang terintegrasi.
Selain itu, Kemenko PM menekankan pentingnya penggunaan basis data terpadu dan mekanisme monitoring bersama agar seluruh intervensi filantropi dapat saling melengkapi dan memiliki dampak yang terukur.
"Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap setiap lembaga filantropi dapat menyampaikan lokasi dan bentuk intervensi yang telah dilakukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih," ucap Nunung.
Ke depan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mengoordinasikan langkah-langkah strategis filantropi dalam satu orkestrasi nasional yang dipimpin langsung oleh Menko PM, guna memastikan pemulihan masyarakat terdampak bencana berjalan lebih cepat, terarah, dan bermartabat.
Editor: Redaksi TVRINews
