FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan 16 Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun 2026 yang disusun berbasis dampak publik dan keberlanjutan. Salah satu fokus utama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, adalah pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah dan bangunan.
Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly, mengungkapkan saat ini Pemkot Makassar memiliki sekitar 6.000 aset, namun sekitar 4.000 di antaranya belum bersertifikat. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berisiko terhadap keamanan aset pemerintah.
“Wali Kota menekankan prioritas sertifikasi aset, terutama yang digunakan untuk pelayanan publik seperti kantor SKPD, kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan,” kata Zulkifly.
Pada 2026, sebanyak 38 bangunan kantor pelayanan publik direncanakan mulai diproses sertifikasinya sejak awal Januari dengan target rampung dalam satu tahun anggaran. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset daerah.
Selain sertifikasi aset, PSD 2026 juga diarahkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas. Salah satunya adalah perbaikan mekanisme pengadaan program seragam gratis berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025 agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar merencanakan pembangunan Puskesmas Pampang Baru yang seluruh perencanaannya telah rampung pada 2025 dan ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2026. Sementara beberapa puskesmas lain masih dalam tahap review kelayakan.
“Seluruh program strategis akan diseleksi ketat oleh Wali Kota agar tidak ada program prioritas yang gagal direalisasikan, karena berdampak pada penilaian publik serta lembaga pengawas seperti KPK dan BPK,” pungkas Zulkifly. (*)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3631480/original/095248600_1636737886-simon-peel-ui-Bh1eegzQ-unsplash.jpg)
