JAKARTA – Sebagian besar masyarakat menolak pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Hal ini tercermin dari hasil survei terbaru yang dirilis LSI Denny JA pada Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan hasil survei tersebut, ada 66,1% responden yang tidak setuju atau kurang setuju kepala daerah dipilih lewat DPRD. Sementara itu, hanya 28,6% responden yang setuju dan 5,3% responden tidak menjawab terkait kepala daerah dipilih melalui DPRD.
“Jadi 66,1% adalah angka yang besar yang merupakan publik tidak setuju terhadap pilkada DPRD,” kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur, Rabu.
Dari yang tidak setuju pilkada lewat DPRD, ia menyebut ada 65,8% responden laki-laki dan 66,4% responden perempuan.
“Baik laki-laki maupun perempuan, di atas 60% menolak pilkada DPRD,” kata Ardian.
