Operasi SAR Keluarga Pelatih Valencia Diperpanjang, Upaya Terbaik Dikerahkan

KUPANG, KOMPAS - Untuk ketiga kalinya, operasi SAR diperpanjang dalam pencarian korban hilang akibat tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan destinasi superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Semua kekuatan dikerahkan demi menemukan keluarga Martin Carreras Fernando yang juga pelatih Valencia itu.

"Perpanjangan Operasi SAR hingga 2 hari mulai tanggal 08-09 Januari 2026. Perpanjangan ini dilaksanakan dengan adanya penemuan korban ke tiga kemarin (Selasa, 6/1/2026) serta surat permintaan perpanjangan operasi SAR dari Kedubes (Kedutaan Besar) Spanyol," kata Fathur Rahman Kepala Kantor SAR Maumere dalam keterangan tertulis pada Rabu (7/1/2026) malam.

Ini adalah perpanjangan untuk ketiga kalinya. Operasi SAR awalnya berlangsung 7 hari mulai 26 Desember 2025. Selanjutnya diperpanjang 3 hari mulai 2 Januari 2026. Kemudian ditambah lagi tiga hingga 7 Januari 2026. Kini, dilanjutkan lagi dua hari hingga 9 Januari 2026.

Menurutnya, pencarian pada hari ke 13, Rabu ini, berfokus di sekitar lokasi penemuan bangkai KM Putri Sakinah. Bangkai kapal ditemukan pada Selasa kemarin. Kapal kayu dengan bobot mati 27 gross ton itu diseret arus hingga jarak 7,8 mil laut atau 14,4 kilometer dari titik diduga kapal tersebut tenggelam di dekat Pulau Padar.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah 30 menit berlayar dari Pulau Kalong, pada Jumat (26/12/2025) tepatnya pukul 20.30 Wita, kapal mengalami mati mesin. Kapal terombang-ambil oleh kondisi cuaca buruk sehingga kapal tersebut pun tenggelam.

Kapal itu menenggelamkan Martin Carreras Fernando bersama istri dan empat anak. Fernando merupakan pelatih tim sepak bola putri di bawah klub Valencia di Spanyol.

Di dalam kapal itu ada istri Fernando, yaitu Ortuno Andrea, serta keempat anak mereka, Martin Garcia Mateo, Martines Ortuno Maria Lia,  Martines Ortuno Enriquejavier, dan Mar Martinez Ortuno. Dua anggota keluarga Fernando, yaitu Ortuno Andrea dan Mar Martinez ditemukan selamat. 

Namun, Fernando, Martines Ortuno Maria Lia, dan Martin Garcia Mateo ditemukan tewas. Dengan begitu, korban yang masih hilang atas nama Martines Enriquejavier. 

Sorotan terhadap kelaikan kapal dalam kasus tenggelamnya KM Putri Sakinah yang mengangkut satu keluarga wisatawan asal Spanyol di destinasi wisata superprioritas kian meluas. Terkuak informasi seputar suap dan pungutan liar dalam penerbitan izin operasi kapal dan surat perintah berlayar. Praktik yang terjadi di hampir semua pelabuhan.

Seorang pelaku wisata menuturkan, ketika memandu wisatawan yang menggunakan kapal, mereka berurusan dengan pemilik kapal serta otoritas pelabuhan. Sebelum mendapatkan izin berlayar dari syahbandar, pemandu dan pihak kapal mendatangi kantor syahbandar.

"Sebelum port clearance (surat persetujuan berlayar), kami bawa amplop. Isinya Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Kalikan saja dengan jumlah kapal ratusan unit. Seingat saya, itu pada era (pimpinan) KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebelumnya. Kalau (pimpinan) KSOP sekarang, belum tau," tutur sumber itu.

Doni Parera, pelaku wisata di Labuan Bajo lewat sambungan telepon mengatakan, pemberian sejumlah uang oleh kapal wisata kepada pihak syahbandar sudah menjadi praktik biasa. Ia tidak tahu apakah itu pungutan resmi atau liar. "Kalau tidak ada kuitansinya, bagaimana," ujarnya.

Terkait dugaan pungutan liar juga diungkapkan oleh Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Tak hanya di Pelabuhan Labuan Bajo, menurut dia, praktik itu terjadi di hampir semua pelabuan di Indonesia.

Khusus Labuan Bajo, Djoko mendorong agar status KSOP yang kini kelas III dinaikkan levelnya agar mendapat tambahan sumber daya. Langkah ini akan memperkuat status Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata superprioritas. Di sana, tugas dan tanggung jawab KSOP pun kian besar.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo Stephanus Rudiyanto membantah tuduhan bahwa kapal tersebut tidak laik melaut. "Terkait dengan KM Putri Sakinah, tidak ditemukan masalah dengan konstruksi kapal dan stabilitasnya. Kapal selama ini beroperasi dengan baik dan tidak ditemukan modifikasi badan kapal," katanya.

Ia juga tidak pernah mendapat informasi terkait adanya pungutan liar dari KSOP. Ia menegaskan tidak menerima pungutan terkait pemberangkatan kapal. Pungutan yang ada adalah pendapatan negara bukan pajak, yang disetor secara langsung oleh pengguna jasa kepada Kementerian Keuangan. Pembayarannya dilakukan daring.

Menurutnya, jumlah kapal yang terdaftar beroperasi di Labuan Bajo sebanyak  812 unit. "Tapi saat ini tidak semua beroperasi di Labuan Bajo. Ada yang di Raja Ampat, Lombok, Bali dan lain-lain. Kalau musim cuaca kurang bagus, mereka pindah lokasi atau melaksanakan docking," ucapnya.