Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan operasi militer AS baru-baru ini di Venezuela telah merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional. yang mengatur larangan penggunaan kekerasan. Turk menyebut tindakan itu melanggar prinsip dan norma yang berlaku.
"Negara tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mengejar klaim teritorial atau tuntutan politik mereka,” tulis Turk melalui sebuah pesan yang diunggah di X pada Selasa (6/1).
Komentar tersebut muncul menyusul eskalasi dramatis setelah berbulan-bulan ketegangan antara Washington dan Caracas. Pada Sabtu (3/1) dini hari, pasukan AS melancarkan operasi besar-besaran di Venezuela, yang bertepatan dengan peringatan penggulingan Manuel Antonio Noriega dari Panama.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa terbang ke Amerika Serikat untuk diadili. Maduro dan sang istri muncul untuk pertama kalinya di pengadilan federal di Manhattan pada Senin (5/1) dan keduanya membantah semua tuduhan yang diajukan berdasarkan dakwaan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 16 Maret.
Tindakan AS terhadap Venezuela memicu reaksi internasional yang luas. Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB, sebagian besar anggota mengutuk operasi AS, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 Piagam PBB. Mereka juga memperingatkan risiko menormalisasi perubahan rezim dengan menggunakan kekerasan serta mempertanyakan implikasinya terhadap stabilitas internasional.
Setidaknya 75 orang tewas dalam operasi militer penangkapan Nicolas Maduro itu. Merujuk pemberitaan Washington Post, seorang pejabat yang mengetahui serangan itu menyatakan puluhan orang tewas dalam baku tembak yang berlangsung di kompleks Maduro di Caracas.
Seorang sumber mengungkapkan sedikitnya 67 orang tewas selama serangan AS tersebut, sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa sekitar 75 hingga 80 orang tewas. Estimasi jumlah korban tewas mencakup data personel militer Kuba dan Venezuela serta warga sipil.
Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara waktu menyerahkan tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Delcy secara resmi dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada Senin (5/1).
Sejumlah negara yakni Rusia, China, dan Korea Utara mengecam keras tindakan AS terhadap Venezuela tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, serta menuntut pencegahan eskalasi lebih lanjut.
