Bisnis.com, JAKARTA — Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tulang punggung pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan pada 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang membayar pajak kendaraan, melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial.
“Saya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang membayar pajak kendaraan bermotor, karena ini adalah pendapatan Provinsi Jawa Barat yang paling tinggi,” ungkapnya dalam video yang diunggah pada Selasa (6/1/2026).
Dedi menambahkan, minat pembayaran PKB di Jawa Barat tetap tinggi hingga hari keenam awal 2026. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak menjadi fondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal tahun ini.
Berdasarkan laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, partisipasi masyarakat dalam membayar PKB terus meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak aktif yang naik dari rata-rata 10–11 juta kendaraan per tahun menjadi lebih dari 12,5 juta unit.
“Ini menunjukkan kesadaran publik semakin tinggi. Masyarakat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” ujar Dedi, dikutip pada Kamis (8/1/2026).
Baca Juga
- Silpa APBD Jabar 2025 Sisa Rp500 Ribu, tapi Kurang Bayar Rp621 Miliar
- BPS: Jumlah Wisatawan Asing Datang ke Jabar via Whoosh Naik 41,99%
Dia juga menjelaskan bahwa penerimaan PKB dialokasikan untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan dan pelebaran jalan, penerangan jalan umum (PJU), drainase, trotoar, taman, hingga penguatan sistem CCTV di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Kondisi fiskal Jawa Barat pada 2026 masih tertekan, antara lain dipicu oleh pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun. Selain itu, kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.
Tidak hanya itu, Jawa Barat juga masih menanggung beban dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar, dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar per tahun, serta kewajiban penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa sebesar Rp300 miliar.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Jawa Barat menerapkan penghematan ketat di internal pemerintahan, mulai dari efisiensi energi dengan mematikan listrik di gedung-gedung pemerintah hingga pembatasan kegiatan seremonial yang hanya difokuskan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Jawa Barat.
Penghematan juga menyasar jamuan tamu, dengan anggaran makan dan minum yang dipangkas dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta per tahun dan hanya digunakan untuk dua agenda tersebut. Saat ini, tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemprov Jawa Barat hanya disuguhi air putih.
“Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, menghapus kendaraan dinas, dan saat ini 2026, kami menghapus perjalanan dinas,” tegas Dedi dalam video.
Sebelumnya, Dedi melanjutkan, terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1,5 miliar yang telah diturunkan menjadi Rp150 juta. Pada 2026, Dedi tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah. (Putri Astrian Surahman)
