FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik Agus Wahid kembali angkat suara terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Kali ini, ia menyinggung respons Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, yang disebut-sebut berada di balik menguatnya isu ijazah palsu Jokowi.
Dikatakan Agus, secara logika rasional, tudingan tanpa dasar faktual wajar memicu reaksi keras, terlebih bila menyangkut nama besar dan reputasi politik.
“Logika rasional, siapapun yang dituduh tanpa data faktual yang benar akan langsung bereaksi. Bagi SBY dan Megawati, persoalannya bukan hanya pencemaran nama baik, tapi reputasi partai yang dipimpinnya, juga para kadernya,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Kamis (8/1/2026).
Ia menuturkan, respons hukum yang ditempuh kedua mantan presiden itu tidak bisa dipandang semata sebagai rivalitas politik antarpihak.
“Itulah sebabnya, tudingan Jokowi ditanggapi serius. Bukan sekedar rivalitas partai politik antara Demokrat dan PDIP versus PSI, tapi menyangkut hal-hal yang sangat substantif,” lanjutnya.
Agus menegaskan, langkah hukum yang diambil menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi telah berkembang menjadi persoalan besar yang berpotensi memicu dinamika politik lebih luas.
“Karena itulah kedua tokoh nasional dan mantan Presiden RI segera mengambil tindakan hukum,” katanya.
Lebih jauh, Agus mengatakan bahwa tudingan yang dilontarkan Jokowi justru memperbesar gelombang perlawanan dari berbagai kelompok.
“Kita perlu mencatat, lontaran tuduhan Jokowi mengantarkan pemandangan bahwa dirinya dan para ternak Jokowi (Terjok) menambah arus besar perlawanan,” ucapnya.
Ia menyebut, barisan penentang Jokowi kini tidak hanya datang dari figur-figur seperti Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa, dan Bambang Tri, tetapi juga meluas ke basis politik besar.
“Barisan Demokrat dan Banteng yang jelas-jelas besar jumlahnya dan luas akar rumputnya,” terang dia.
Lanjut Agus, eskalasi konflik ini berpotensi melampaui perang opini di ruang publik.
“Mereka tak akan diam mencermati sejumlah manuver kotor Jokowi dan para relawannya. Bukan sekedar perang opini, tapi sangat terbuka kemungkinan serangan horisontal,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan adanya risiko konflik horizontal yang lebih serius jika situasi terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
“Yang perlu kita cermati, apakah konflik horisontal bagian dari artikulasi desain pemecahan anak bangsa?,” timpalnya.
Agus kemudian mengaitkan potensi konflik tersebut dengan latar ideologis yang menurutnya melekat dalam karakter kepemimpinan Jokowi.
“Desain ini layak kita curigai sejalan dengan Jokowi dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kandung yang berideologi komunis,” imbuhnya.
Ia menyebut ideologi tersebut identik dengan strategi adu domba dan politik fitnah.
“Sebuah ideologi yang memang akrab dengan model devide et empera, di samping fitnah kanan-kiri. Itulah karakternya,” lanjutnya.
Agus menambahkan, karakter tersebut dinilai tercermin dalam praktik kekuasaan Jokowi selama menjabat.
“Maka, karakter itu pun sangat terbuka menempel pada sosok Jokowi saat menjalankan kekuasannya,” ucapnya.
Kata dia, konflik horizontal bukanlah sekadar kekhawatiran tanpa dasar, mengingat kekuatan finansial dan jaringan yang dimiliki Jokowi.
“Mencermati prospektus perkembangannya, konflik horisontal bukanlah fatamorgana, karena dana Jokowi sangatlah tak berseri, di samping dana dari masyarakat overseas of China, pemimpin negeri Bambu dan kaum oligarki yang merasa lebih nyaman berkolaborasi bersama Jokowi,” tandasnya.
Ia juga menyinggung dimensi geopolitik dan ideologis yang dinilai ikut membentuk dinamika tersebut.
“Juga, dalam kaitan kepentingan geopolitik dan pengembagan ideologi Palu Arit,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
