APBN 2025: Belanja Negara Rp2.602 Triliun, Akselerasi Terjadi di Kuartal IV

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Pemerintah mencatat realisasi belanja negara tahun 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun hingga 31 Desember 2025. Belanja tersebut terealisasi lebih rendah dari pagu awal APBN sebesar Rp2.701,4 triliun, seiring kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal tahun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, meski dilakukan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

"Di awal tahun 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Namun efisiensi ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar kementerian dan lembaga, serta bantuan sosial," kata Suahasil kepada wartawan termasuk tvrinews.com, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Suahasil, dari total efisiensi tersebut, pemerintah kembali membuka anggaran sekitar Rp206,4 triliun agar program prioritas dan layanan publik tetap berjalan optimal. Selain itu, dilakukan pula pergeseran anggaran secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan.

Belanja Dipercepat pada Kuartal IV

Secara kuartalan, realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi signifikan pada akhir tahun. Pada kuartal IV 2025, belanja negara tumbuh 3,0 persen secara tahunan (year on year), seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

"Memang belanja negara cenderung meningkat di kuartal IV. Ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di akhir tahun," ujarnya.

Rincian Belanja Pemerintah Pusat

Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun, terdiri atas:

• * Belanja barang sebesar Rp427,5 triliun, tumbuh 8,3 persen dibanding 2024, didorong program stimulus dan belanja operasional layanan publik.
• * Belanja modal tumbuh 20,3 persen, seiring percepatan proyek infrastruktur dan pengadaan pemerintah, terutama pada semester II.
• * Belanja bantuan sosial mencapai Rp186,6 triliun atau tumbuh 20,5 persen, digunakan untuk mendukung berbagai stimulus ekonomi dan perlindungan sosial.
• * Belanja pegawai tumbuh 10,1 persen, sejalan dengan peningkatan jumlah pegawai dan pembayaran pensiun yang tetap on track.

Subsidi dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah juga menyalurkan subsidi sebesar Rp281,6 triliun sepanjang 2025, baik subsidi energi maupun non-energi. Volume barang bersubsidi tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya, termasuk BBM, LPG 3 kilogram, listrik bersubsidi, serta pupuk bersubsidi yang mencapai 8,1 juta ton.

Selain itu, realisasi rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai hampir 279 ribu unit, naik sekitar 39,5 persen** dibanding 2024.

"Ini menunjukkan keberpihakan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelompok rentan," ucapnya.

Transfer ke Daerah Tetap Terjaga

Untuk transfer ke daerah, realisasi hingga akhir 2025 mencapai Rp849 triliun, tetap disalurkan ke pemerintah daerah meski dilakukan pencadangan anggaran di awal tahun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung APBD dan berbagai program prioritas nasional, termasuk tunjangan profesi guru yang kini disalurkan langsung ke rekening penerima serta dana desa.

Dengan realisasi tersebut, pemerintah menilai belanja negara 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung transisi menuju tahun anggaran 2026.

Editor: Redaktur TVRINews