Pemerintah Targetkan Finalisasi Perjanjian Dagang dengan AS pada Januari 2026, Prioritaskan Ekspor Unggulan Indonesia

Pantau - Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian pembahasan perjanjian dagang dan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada awal tahun 2026, mengingat AS merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia.

AS Jadi Prioritas Dagang Indonesia

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa perjanjian dagang dengan AS menjadi fokus utama pemerintah dalam waktu dekat.

"Karena AS adalah partner dagang terbesar ke-2 untuk Indonesia, sehingga kami ingin segera finalisasi di awal tahun 2026," ungkapnya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia pada Januari–November 2025 sebagai berikut: China sebesar 58,24 miliar dolar AS, Amerika Serikat sebesar 28,14 miliar dolar AS, dan India sebesar 16,44 miliar dolar AS.

Haryo menyatakan optimisme bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyusunan legal drafting dan pengecekan akhir dokumen (legal scrubbing) dijadwalkan berlangsung pada 12–19 Januari 2026 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Tim perunding dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mewakili Indonesia dalam proses tersebut.

“Tim rencana akan ke AS akhir minggu ini untuk proses legal drafting dan legal scrubbing antara kedua negara,” ia mengungkapkan.

Penandatanganan Direncanakan oleh Presiden RI dan Presiden AS

Pemerintah menargetkan agar dokumen final kesepakatan dagang (Agreements on Reciprocal Trade/ATR) dapat dirampungkan pada minggu ketiga Januari 2026.

Dokumen tersebut direncanakan akan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa seluruh isu dan substansi dalam perjanjian tersebut secara prinsip telah disepakati oleh kedua pihak.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membuka akses pasar bagi produk-produk AS, mengatasi hambatan nontarif, serta memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, digital dan teknologi, keamanan nasional, dan komersial lainnya.

Sementara itu, AS berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS.

Produk-produk yang dimaksud antara lain minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.