Kurikulum Darurat dan Tantangan Pemulihan Pendidikan Sumatera Pascabencana

Sumatera sedang memasuki masa paling kritis dalam dunia pendidikan. Pasalnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah merusak lebih dari 3000 fasilitas pendidikan di 53 kabupaten/kota terdampak.

Kerusakan terbanyak sepanjang satu dekade terakhir, setelah puncak kerusakan pada 2018 saat rangkaian gempa di Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Palu (Sulawesi Tengah) menyebabkan 2.984 fasilitas pendidikan rusak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari 3.188 satuan pendidikan yang terdampak di semua jenjang, paling banyak fasilitas pendidikan di Aceh yaitu 1.312 sekolah, berikutnya Sumut sebanyak 1.217 sekolah dan Sumbar 659 sekolah.

Angka ini menggambarkan telah terjadi kerusakan di sekitar 5,7 persen dari sekitar 56 ribu sekolah di ketiga provinsi tersebut.

Persentase kerusakan ini bahkan bisa lebih besar karena menurut hitungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah sekolah terdampak bencana Sumatera mencapai 4.149 sekolah. Rinciannya, di Aceh 2.756 sekolah, di Sumut 950 sekolah, dan di Sumbar 443 sekolah.

Ribuan sekolah yang terdampak tentunya memukul salah satu pilar terpenting pembangunan jangka panjang yaitu pendidikan. Ribuan ruang kelas kini tak dapat digunakan, ratusan sekolah harus dipindahkan ke lokasi darurat, dan puluhan ribu siswa menghadapi ketidakpastian menjelang dimulainya semester genap tahun ajaran 2025/2026.

Data BNPB per 7 Januari 2026 juga menunjukkan betapa besarnya skala kerusakan telah memporakporandakan fasilitas pendidikan. Tercatat sebanyak 6.431 ruang kelas yang rusak dan 22.245 rombongan belajar terdampak.

Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak sekitar 2.873 ruang kelas darurat. Tidak hanya bangunan, siswa juga membutuhkan 141.335 school kit (perlengkapan sekolah) untuk dapat melanjutkan pembelajaran karena banjir bandang telah menghanyutkan semuanya.

Besarnya jumlah kerusakan fasilitas pendidikan tersebut menunjukkan bahwa bencana yang melanda Sumatera akhir 2025 bukan sekadar masalah sementara, tetapi pukulan berat dan sistemik bagi dunia pendidikan Sumatera yang akan membawa dampak panjang bagi kualitas dan keberlanjutan pendidikan.

Ribuan siswa di Aceh, Sumut, dan Sumbar memulai semester genap 2026 dengan kondisi yang jauh dari ideal. Ruang kelas yang rusak membuat mereka harus belajar di tenda-tenda darurat, tanpa seragam, sepatu, dan dengan peralatan terbatas.

Untuk mendukung proses belajar mengajar, Kemendikdasmen telah menyalurkan 78 tenda untuk ruang belajar di Aceh, 47 tenda dipasang untuk Sumut, dan 22 tenda di Sumbar. Selain itu pemerintah juga telah membangun 100 kelas darurat di Aceh, 30 kelas darurat masing-masing di Sumut dan Sumbar.

Situasi ini memaksa pemerintah menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung. Bagaimanapun hak siswa untuk mendapatkan pendidikan harus terpenuhi dan pembelajaran tak boleh berhenti.

Dalam rangka pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan layanan Pendidikan selama situasi darurat bencana, Mendikdasmen mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.

Bagi siswa terdampak bencana Sumatera, tiga skenario dirancang pada penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana, meliputi fase tanggap darurat (0-3 bulan), fase pemulihan dini (3-12 bulan), dan fase pemulihan lanjutan (1-3 tahun).

Pada fase tanggap darurat (0-3 bulan) yang merupakan skenario pertama, kurikulum disesuaikan dan disederhanakan menjadi kurikulum minimum esensial dengan menitikberatkan pada materi terkait literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, informasi mitigasi bencana, dan dukungan psikososial.

Dukungan psikososial menjadi satu hal yang diprioritaskan, mengingat besarnya skala bencana sungguh di luar dugaan, pasti menyisakan trauma yang berat.

Bagi anak-anak yang terpaksa kehilangan orang tua atau saudara, begitupun dengan guru yang mungkin kehilangan suami, istri, atau anak yang terbawa derasnya banjir bandang, tentu tidak mudah untuk fokus memikirkan pelajaran.

Oleh karena itu pada fase ini metode pembelajaran dibuat fleksibel, asesmen juga sangat sederhana. Fokusnya adalah membuat anak kembali merasa aman, mengenali rutinitas baru, dan memulihkan kepercayaan diri setelah trauma.

Selanjutnya skenario kedua yaitu fase pemulihan dini (3-12 bulan) disiapkan bagi sekolah yang membutuhkan waktu rekonstruksi relatif lebih lama. Fokus pada kurikulum adaptif berbasis krisis untuk membangun kembali kemampuan dasar.

Materi yang diberikan bersifat remedial intensif, pembelajaran juga fleksibel dengan penyesuaian jadwal, dan blended/hybrid learning jika memungkinkan, mengingat kondisi siswa yang mungkin masih berada di pengungsian. Metode yang diterapkan adalah asesmen transisi berbasis portofolio atau unjuk kerja dan penilaian perkembangan sosio-emosional.

Sementara skenario ketiga yaitu fase pemulihan lanjutan (1-3 tahun), bentuk penerapannya ialah integrasi permanen pendidikan kebencanaan; penguatan kualitas pembelajaran; pembelajaran inklusif berbasis ketahanan; serta sistem pemonitoran dan evaluasi pendidikan darurat.

Namun, pelaksanaan kurikulum darurat di lapangan membawa dilema yang lebih kompleks dibanding sekadar menyederhanakan materi atau memindahkan kelas.

Penyesuaian kurikulum ini harus berjalan bersamaan dengan pemulihan psikologis siswa, keterbatasan infrastruktur, minimnya perangkat belajar, dan kondisi guru yang juga terdampak. Kurikulum darurat bukan hanya soal isi, tetapi tentang bagaimana pendidikan bertahan di lingkungan yang rapuh.

Oleh karena itu kurikulum darurat bencana harus tetap dijalankan untuk menyelamatkan pendidikan. Selain itu penerapan skenario-skenario tersebut bertujuan untuk meminimalisir learning loss dengan memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang relevan dan suportif selama dan setelah masa krisis pascabencana.

Learning loss atau kehilangan pembelajaran tak bisa dihindari, namun masa depan anak-anak terdampak bencana harus diselamatkan. Apalagi pada fase tanggap darurat, upaya mencegah stagnasi pembelajaran penting untuk segera dilakukan.

Meskipun demikian, upaya untuk meminimalisir learning loss ini menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, tenda dan ruang kelas darurat yang terbatas masih terancam cuaca ekstrem.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya bahan belajar darurat yang membuat pelaksanaan kurikulum esensial tidak berjalan optimal. Sementara itu pengelompokan belajar juga terganggu sebagai dampak keterbatasan ruang, sedangkan jumlah murid bertambah karena penggabungan sekolah.

Selain itu guru juga menghadapi tantangan dengan melakukan penyesuaian untuk beradaptasi dengan kurikulum baru. Padahal, guru adalah garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pembelajaran di masa pascabencana.

Di samping itu, kurikulum darurat sebagai bentuk intervensi pemerintah juga menyimpan dilema. Satu sisi menjadi terobosan untuk menyelamatkan anak dari keterhentian belajar. Namun, di sisi lain bisa menimbulkan problem baru pendidikan terutama untuk jangka panjang.

Tak dapat dimungkiri, fleksibilitas pembelajaran membantu siswa dan memudahkan guru tetapi berisiko menciptakan ketimpangan baru, terutama bagi siswa-siswa di daerah yang masih kesulitan akses akibat terbatasnya infrastruktur termasuk akses listrik dan internet. Sementara asesmen sederhana menjawab kebutuhan murid dan guru saat ini, tetapi menyulitkan pemetaan capaian belajar untuk jangka panjang.

Mitigasi bencana yang terintegrasi dengan pembelajaran dapat memperkuat kesadaran, tetapi tanpa infrastruktur yang aman risiko tetap terulang.

Apalagi merujuk data BNPB, sebagian besar bangunan sekolah di Indonesia berada di zona rawan bencana, hanya 5 persen yang aman. Banjir dan cuaca ekstrem juga tercatat mendominasi bencana di Sumatera.

Oleh karena itu kurikulum darurat tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus berjalan bersamaan dengan pemulihan infrastruktur, dukungan logistik, peningkatan kapasitas guru, dan kesiapan psikososial siswa supaya tujuan mencegah learning loss bisa terwujud. (LITBANG KOMPAS)