Demo di Iran yang Semakin Meluas

Iran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada para “perusuh”, meski tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1), menyusul gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan dan di sejumlah titik berujung korban jiwa.

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Hal ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.

Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.

“Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.

Meski demikian, Ejei menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mendesak Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai, sembari menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.

“Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.

Menurut penghitungan AFP berdasarkan pernyataan resmi dan laporan media, demo telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran.

Seorang polisi Iran dilaporkan tewas akibat penusukan di tengah demonstrasi yang berlangsung di dekat ibu kota Teheran. Media lokal melalui AFP melaporkannya hari ini, Kamis (8/1), ketika aksi protes atas biaya hidup itu memasuki hari ke-12.

Petugas polisi itu bernama Shahin Dehghan, anggota kepolisian di wilayah Malard di sebelah Barat Teheran.

“Tewas beberapa jam yang lalu setelah ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan," demikian yang dilaporkan kantor berita Fars.

Fars menambahkan bahwa upaya untuk mengidentifikasi pelaku sedang berlangsung.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Heni Hamidah mengungkapkan 386 WNI di Iran dalam kondisi aman, menyusul demonstrasi yang berlangsung sejak Minggu (28/12) di ibu kota Teheran. Para pemilik toko melakukan mogok kerja akibat harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan adanya stagnasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Heni dalam press briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1).

“Perkembangan situasi di Iran, sudah 10 hari ya demo-demo ini berlangsung dan sudah ada beberapa korban, tapi so far belum ada laporan WNI yang terdampak. Kondisi WNI masih baik di sana. Dan data per Juni 2025 ini, WNI kita di sana sebanyak 386 orang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara (jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang mengungkapkan, pihaknya terus mengamati perkembangan demonstrasi tersebut, beserta dinamika keamanan di Iran.