- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan JPO Sarinah berdasarkan kajian demi memfasilitasi kelompok rentan.
- Akses penyeberangan permukaan (pelican crossing) tetap dibuka sebagai opsi tambahan selain JPO baru tersebut.
- Keputusan pembangunan JPO Sarinah telah diambil sebelum masa jabatan gubernur saat ini, namun ia bertanggung jawab penuh.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara menanggapi polemik pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.
Penjelasan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui awak media di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
Pembangunan infrastruktur tersebut memantik diskursus hangat lantaran dianggap oleh komunitas pejalan kaki sebagai sebuah kemunduran dalam penataan wajah ibu kota.
Sebelumnya, keberadaan pelican crossing di area tersebut dinilai sudah mumpuni untuk mengakomodasi akses menuju Gedung Sarinah maupun Halte Transjakarta.
Menanggapi keberatan warga, Pramono menegaskan bahwa pembangunan JPO tersebut didasari oleh hasil kajian matang demi memfasilitasi kelompok rentan.
"JPO Sarinah dalam kajian memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi, itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan," paparnya.
Politisi senior tersebut menekankan bahwa fasilitas baru ini bukan bertujuan untuk menyingkirkan pejalan kaki dari jalur bawah yang sudah ada.
Ia memastikan akses penyeberangan di permukaan jalan atau pelican crossing tidak akan dihilangkan meski nantinya JPO resmi berdiri tegak.
Kehadiran jembatan tersebut diproyeksikan sebagai opsi tambahan bagi masyarakat agar memiliki fleksibilitas dalam bermobilitas di jantung kota.
Baca Juga: Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
"Memang saya juga sudah membaca pro kontranya. Masyarakat yang kelompok pejalan kaki kan menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap semua, nggak ada yang ditutup," terang Pramono lagi.
Pramono juga membeberkan fakta bahwa kebijakan pembangunan JPO ini sebenarnya merupakan keputusan yang telah diambil sebelum masa jabatannya.
Kendati demikian, sebagai nakhoda Jakarta saat ini, ia menyatakan siap memikul tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek di kawasan ikonik tersebut.
"Urusan Sarinah, terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu. Tetapi kan saya sebagai gubernur sekarang, saya bertanggung jawab untuk itu," tegas Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen untuk tetap menjaga keselarasan antara estetika kota dan kebutuhan aksesibilitas bagi seluruh lapisan warga.
