Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya membuka blokir anggaran setelah sebelumnya melakukan efisiensi. Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu menginstruksikan agar kementerian atau lembaga hingga transfer ke daerah (TKD) bisa diefisiensikan yang totalnya mencapai sekitar Rp 306,7 triliun.
“Sebagian dari blokir ini kami buka kembali sekitar Rp 206,4 triliun dari Rp 306,7 triliun tersebut,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Pembukaan sebagaian blokir anggaran ini dilakukan agar operasional dasar tetap berlangsung. Salah satunya belanja bantuan sosial yang tetap dapat berjalan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pembukaan blokir anggaran ini menandakan pemerintah sedang menyeimbangkan dua kepentingan. Pertama, disiplin fiskal. Kedua, dorongan pertumbuhan ekonomi.
Di satu sisi, efisiensi tetap jalan karena pos-pos belanja nonprioritas sudah dipangkas. Tapi di sisi lain, ketika realisasi belanja terlalu lambat atau kebutuhan ekonomi mendesak, blokir memang harus dibuka agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap berfungsi sebagai stimulus.
“Jadi ini bukan berarti efisiensi gagal total, melainkan efisiensi yang adaptif,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (9/1).
Namun, jika blokir terlalu sering dibuka, Yusuf menilai efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah dapat terlihat semu. Apabila realisasi belanja lebih efektif, pertumbuhan terdorong, dan defisit tetap terkendali, maka kebijakan ini bisa dibilang tepat.
Tapi justru sebaliknya jika pembukaan blokir ini memicu pemborosan dan defisit melebar. “Itu tanda efisiensi memang tidak berjalan optimal,” ujar Yusuf.
Pemerintah Butuh Fleksibilitas BelanjaKepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan dibukanya kembali sebagian besar anggaran menunjukkan efisiensi sejak awal lebih bersifat penahanan sementara. Upaya ini berarti bukan pemotongan permanen.
“Ini menandakan pemerintah membutuhkan fleksibilitas belanja untuk menjaga momentum ekonomi dan menjalankan program prioritas,” kata Rizal.
Namun di sisi lain, langkah ini juga memberi sinyal bahwa efisiensi belanja belum sepenuhnya berbasis kualitas. Jika anggaran yang sempat diblokir kemudian dilepas tanpa perbaikan desain dan evaluasi program, maka efisiensi berisiko hanya menjadi manuver teknis jangka pendek.
“Tantangan utamanya adalah memastikan belanja yang akhirnya dijalankan benar-benar produktif dan berdampak,” ujar Rizal.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga melihat adanya sisi positif dari langkah pemerintah membuka blokir anggaran. Sebab, pemerintah pusat bisa lebih maksimal dalam belanja dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dengan kata lain pengeluaran pemerintah lebih banyak dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumsi,” kata Esther.
