Turki Desak Komunitas Internasional Lenyapkan Senjata Kimia Suriah

New York: Utusan Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, mengatakan pada Kamis, 8 Januari, dalam sesi Dewan Keamanan PBB, bahwa otoritas Turki mendesak komunitas internasional untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi pemerintah baru Suriah dalam upaya pemusnahan senjata kimia di negara tersebut.

Ia mengatakan, bahwa penghapusan total kemampuan senjata kimia di Suriah bukan sekadar kewajiban hukum di bawah Konvensi Senjata Kimia, melainkan juga imperatif kritis bagi keamanan regional dan prioritas kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Suriah saat ini tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut sendirian karena keterbatasan teknis dan finansial.

Turki menyambut baik langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Yildiz menyebut masa transisi ini sebagai peluang bersejarah bagi dunia internasional untuk mendampingi Damaskus dalam memulihkan stabilitas nasional.

"Turki siap mengambil peran dan terus berdiri bersama Suriah serta Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) untuk mencapai tujuan bersama ini," ujar Yildiz, seperti dikutip Anadolu, Jumat, 9 Januari 2025.

Dalam pidatonya, Yildiz juga menyoroti aktivitas militer Israel di Suriah yang dinilai menghambat upaya pembersihan senjata kimia. Ia menyebut serangan udara Israel telah merusak sejumlah lokasi yang berkaitan dengan bekas fasilitas senjata kimia, sehingga membahayakan warga sipil dan mengganggu misi teknis OPCW di lapangan.

"Komunitas internasional harus memastikan bahwa tindakan-tindakan seperti itu dikendalikan agar tidak mengganggu upaya bersama ini," tegasnya.

Isu senjata kimia Suriah menjadi perhatian dunia sejak serangan gas sarin di Ghouta pada 2013 yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Meskipun Suriah telah bergabung dengan OPCW pada tahun yang sama, investigasi pada 2017 dan 2018 mengonfirmasi penggunaan senjata kimia kembali terjadi di Al-Lataminah dan Idlib, yang berujung pada penangguhan hak keanggotaan Suriah di organisasi tersebut pada 2021.

Saat ini, dengan kepemimpinan baru pasca-pelarian Assad ke Rusia, komunitas internasional diharapkan dapat menjamin transisi Suriah menuju negara yang sepenuhnya bebas dari ancaman senjata kimia.


(Kelvin Yurcel)