Ketahanan sebuah negara sering kali diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, melainkan ketika dunia berada dalam ketidakpastian. Perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga tekanan harga pangan global menjadi realitas yang sulit dielakkan. Dalam konteks seperti ini, pangan kembali menempati posisi strategis dalam narasi pembangunan nasional.
Saat ini, Indonesia tengah berada pada momentum strategis menuju swasembada pangan. Di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok dunia, pangan menjadi isu fundamental yang menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Lebih dari sekadar janji politik, percepatan target dari yang semula dirancang empat tahun menjadi hanya satu tahun menunjukkan betapa pentingnya upaya ini bagi kedaulatan bangsa. Indonesia tidak boleh terlalu lama bergantung pada impor, terutama untuk komoditas strategis seperti beras bahan pokok hampir seluruh keluarga Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan produksi beras nasional yang signifikan. Produksi beras Indonesia yang pada 2024 berada di kisaran 30 juta ton, meningkat tajam pada 2025 dimana produksi beras nasional diprediksi mencapai 34,71 juta ton (KSA Amatan November 2025).
Peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa kapasitas produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Pertanian melalui berbagai program strategis.
Program Optimalisasi Lahan (Oplah) meningkatkan produktivitas lahan eksisting melalui perbaikan tata air dan mekanisasi. Program Cetak Sawah Rakyat memperluas luas tanam dan memperkuat basis produksi nasional, termasuk di wilayah potensial baru. Brigade Pangan hadir sebagai model kolaborasi lintas sektor yang mempercepat tanam dan panen. Program Pompanisasi dan penguatan irigasi modern menjawab tantangan iklim dengan memastikan ketersediaan air sepanjang musim tanam. Serta pemangkasan 145 aturan pupuk melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025, memperlancar distribusi, memudahkan akses petani, dan merampingkan birokrasi. Sejak Oktober 2025, harga pupuk subsidi diturunkan 20% sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, menurunkan biaya usaha tani, meningkatkan margin petani, dan menjaga produksi.
Di sisi hilir, peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog menjadi kunci. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah memberikan kepastian harga bagi petani. Sementara Bulog menjalankan mandat penyerapan gabah dan beras petani untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pada tahun ini, serapan Bulog sempat menyentuh lebih dari 4,2 juta to setara beras, tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini memperkuat stabilitas pasokan nasional dan menjaga harga di tingkat konsumen.
Kebijakan swasembada pangan sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya penguatan kemandirian ekonomi dan pembangunan dari desa. Swasembada pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan keadilan distribusi. Dengan sinergi kebijakan, penguatan data, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan, swasembada pangan bukan lagi wacana, melainkan keniscayaan yang sedang diwujudkan.
Tantangan memang tidak kecil. Perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, dan tantangan regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar. Namun, data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa arah produksi memiliki tren positif. Angka produksi yang mencapai proyeksi tertinggi dalam beberapa tahun menjadi bukti bahwa upaya hulu dan hilir tidak berjalan sia-sia.
Kini Indonesia tidak lagi bertanya “apakah kita mampu swasembada pangan?”, tetapi “berapa cepat kita bisa menjaganya?”. Momentum ini harus dijaga dengan konsistensi kebijakan, adaptasi teknologi, dan partisipasi semua pihak dari petani sampai pembuat kebijakan. Karena jika swasembada pangan adalah keniscayaan, maka menjaga dan memperkuatnya adalah tugas kita bersama.
