AS Kucurkan Dana Rp758 Miliar untuk Stabilitas Pasca Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

Pantau - Amerika Serikat akan memberikan pendanaan sebesar 45 juta dolar AS (sekitar Rp758 miliar) untuk mendukung stabilisasi pasca gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Michael George DeSombre, dalam pengarahan pers virtual dari Bangkok, Jumat (9 Januari 2026), yang diikuti oleh ANTARA dari Jakarta.

"Saya dengan bangga mengumumkan bahwa kami akan menyediakan dana sebesar 15 juta dolar AS (Rp252 miliar) untuk stabilisasi perbatasan guna membantu pemulihan masyarakat serta mendukung para pengungsi," ungkapnya.

DeSombre juga menyampaikan bahwa dana tambahan sebesar 10 juta dolar AS (Rp168 miliar) akan digunakan untuk operasi penjinakan ranjau dan pembersihan persenjataan yang belum meledak.

Sementara itu, 20 juta dolar AS (Rp337,9 miliar) lainnya akan dialokasikan untuk berbagai inisiatif pemberantasan penipuan, perdagangan narkotika, serta program-program keamanan regional lainnya.

"Thailand dan Kamboja baru-baru ini menyepakati gencatan senjata setelah berminggu-minggu terjadi kembali pertempuran di wilayah perbatasan. Sebuah pencapaian yang disambut baik oleh Amerika Serikat, dengan pesan dukungan langsung dari Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio," katanya.

DeSombre menegaskan bahwa Amerika Serikat sangat memperhatikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja serta menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 27 Desember 2025.

Ia menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS telah terlibat langsung dalam upaya memulihkan perdamaian setelah satu bulan eskalasi ketegangan yang menyebabkan korban jiwa dan pengungsian ribuan warga.

"Pemulihan perdamaian di perbatasan Thailand-Kamboja membuka peluang baru bagi Amerika Serikat untuk memperdalam kerja sama dengan kedua negara dalam mendorong stabilitas kawasan dan memajukan kepentingan kami menuju kawasan Indo-Pasifik yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera," ia mengungkapkan.

Meskipun gencatan senjata telah tercapai, Washington menyatakan komitmennya untuk terus memantau implementasi perjanjian demi menjamin keberlanjutan stabilitas kawasan.

Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung selama puluhan tahun, dan kembali meningkat menjadi konflik bersenjata pada Juli 2025 ketika kedua negara saling melancarkan serangan udara dan tembakan artileri.

Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil.

Setelah gencatan senjata sementara diumumkan pada Agustus, kesepakatan final untuk mengakhiri konflik dicapai pada Desember.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menandatangani Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur di Malaysia pada 26 Oktober 2025.

Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, dan disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Presiden AS Donald Trump.