OJK Wanti-wanti Dampak Rambatan Konflik AS-Venezuela ke Sektor Keuangan

JAKARTA, KOMPAS – Otoritas Jasa Keuangan memperingatkan dampak rambatan dari konflik geopolitik terhadap stabilitas sektor keuangan. Meski stabilitas sektor keuangan dinilai masih tetap kuat di tengah tantangan eksternal, nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, para pelaku di sektor jasa keuangan dan pasar keuangan masih akan terus mencermati perkembangan konflik geopolitik akibat serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Ketegangan geopolitik ini berisiko menimbulkan gejolak terhadap harga minyak dan harga komoditas global. Meski hingga kini dampaknya bagi Indonesia belum terasa, OJK mengingatkan adanya risiko terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah-panjang.

”Kami tentu meminta semua lembaga jasa keuangan untuk mencermati dan melakukan pemantauan yang intensif terhadap risiko-risiko ini, baik risiko pasarnya, risiko likuiditas, dan risiko kredit pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Desember 2025 secara daring, Jumat (9/1/2026).

Sebelumnya, militer AS menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026. Peristiwa ini sekaligus menambah deretan konflik geopolitik global yang pernah terjadi sebelumnya, seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.

Menurut Mahendra, sederet peristiwa tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu ketidakpastian stabilitas geopolitik global. Kondisi ini pun kian memperburuk prospek perekonomian global pada 2026.

Sejumlah lembaga multilateral dan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 cenderung melambat di bawah 3 persen atau terendah sejak pandemi Covid-19.

Stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga. Ini ditopang oleh permodalan yang kuat, ketahanan industri jasa keuangan dinilai tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang solid, kecukupan pencadangan, serta profil risiko yang terkendali.

Di tengah dinamika tersebut, Mahendra menambahkan, perekonomian domestik pada Desember 2025 mencatatkan inflasi inti yang meningkat, sektor manufaktur yang masih ekspansif, serta kinerja eksternal yang terjaga seiring surplus neraca perdagangan.

Selain itu, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga. Ini ditopang oleh permodalan yang kuat, ketahanan industri jasa keuangan dinilai tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang solid, kecukupan pencadangan, serta profil risiko yang terkendali.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai, fungsi intermediasi industri perbankan pada November 2025 menunjukkan kinerja yang stabil dengan profil risiko yang terjaga dan kondisi likuiditas yang memadai.

Per November 2025, penyaluran kredit industri perbankan tercatat sebesar Rp 8.315 triliun atau tumbuh 7,74 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 9.899 triliun atau tumbuh 12,03 persen.

”Ketahanan perbankan juga tetap kuat. Ini tecermin dari permodalan atau CAR (capital adequacy ratio) yang berada di level tinggi sebesar 26,05 persen, yang sebelumnya 26,32 persen, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global dewasa ini,” ujar Dian.

Ia memproyeksikan kinerja industri perbankan pada 2026 masih akan tetap solid didukung oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang stabil. Adapun pertumbuhan kredit diperkirakan berada sedikit di atas 9 persen dengan pertumbuhan DPK dua digit pada 2025.

Di sisi lain, laju pertumbuhan kredit akan sangat bergantung pada faktor eksternal, antara lain permintaan pembiayaan dan dunia usaha, kondisi iklim investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan sejak awal tahun. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Jumat (9/1/2026) telah menembus level Rp 16.834 per dolar AS atau melemah 33 poin dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, berpendapat, kondisi tersebut salah satunya memang disebabkan oleh ketidakpastian global akibat konflik AS-Venezuela. Namun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah sejatinya telah berlangsung sejak lama.

Bila dibandingkan dengan Maret 2020 ketika indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) berada di level 97, nilai tukar rupiah masih tercatat Rp 14.192 per dolar AS. Kemudian, saat DXY berada di level 97 pada Maret 2022, rupiah tercatat Rp 14.365 per dolar AS.

Rupiah tak punya ruang kembali ke nilai yang sama dengan DXY. Pada 2025, sinyal itu makin jelas, saat DXY melemah lagi ke 97, keseimbangan baru rupiah semakin lemah.

Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran keseimbangan baru nilai tukar rupiah sebesar 200 poin. Bahkan, keseimbangan tersebut kian melebar hingga 2.000 poin, yakni ketika DXY berada di level 97 pada November 2025 dan rupiah tercatat Rp 16.648 per dolar AS.

”Rupiah tak punya ruang untuk kembali ke nilai yang sama dengan DXY. Pada 2025, sinyal itu makin jelas, saat DXY melemah lagi ke 97, keseimbangan baru rupiah semakin lemah,” kata Yanuar.

Saat ini, posisi DXY berada di level 99,06 atau menguat 0,75 persen dibandingkan penutupan perdagangan pada akhir 2025. Sejalan dengan menguatnya DXY tersebut, nilai tukar rupiah pun terdepresiasi sebesar 0,68 persen dibandingkan penutupan akhir tahun 2025.

Menurut Yanuar, keseimbangan baru atau batas bawah rupiah saat ini berada pada level Rp 16.600 per dolar AS. Ke depan, ia turut memperkirakan nilai tukar rupiah berisiko kembali tertekan pada periode Februari-Maret 2026, Mei-Juni 2026, serta November-Desember 2026.

Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga tidak lepas dari sentimen terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Hasil riset JP Morgan dan MSCI pada Februari 2025 menyoroti anjloknya penerimaan negara ketika belanja rutin meningkat serta besarnya utang jatuh tempo pada 2025-2027.

”Isu itu jadi arus utama, dan MSCI mengklasifikasi portofolio di Indonesia pada posisi jangka pendek, bukan jangka panjang. Alhasil, kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dengan rupiah yang terus melemah mengonfirmasi posisi trading, bukan long term,” tutur Yanuar.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar AS. Angka ini meningkat 4,26 persen dibandingkan posisi November 2025 yang sebesar 150,1 miliar dolar AS.

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

”Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.