JAKARTA, KOMPAS.TV - Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan kritik terhadap kebijakan lingkungan tidak akan muncul jika negara benar-benar menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Iqbal menyebut penindasan terhadap masyarakat adat dan lokal masih terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Papua, Aceh, Sumatera, hingga Kalimantan. Menurutnya, konflik lingkungan tidak akan berulang bila negara melindungi hutan dan ruang hidup masyarakat.
“Kalau negara benar-benar melindungi lingkungan dan warga negaranya, kritik itu akan berhenti dengan sendirinya. Bahkan Greenpeace pun tidak perlu lagi ada di Indonesia,” ujar Iqbal dalam program ROSI KompasTV.
Iqbal juga mengungkap kasus intimidasi terhadap aktivis lingkungan. Ia menyinggung peristiwa di Raja Ampat, di mana seorang warga yang mengkritik aktivitas pertambangan justru mengalami pembongkaran rumah dan terusir dari kampungnya.
Iqbal mengajak masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas, terutama di kalangan anak muda dan Gen Z. Ia menolak anggapan bahwa generasi muda apatis, dan justru melihat mereka sebagai kelompok yang kritis dan mampu membangun gerakan kolektif.
“Mari membangun gerakan di kampung-kampung, menjaga orang tua kita, menjaga lingkungan hidup kita, dan tetap berani bersuara,” katanya.
Greenpeace, lanjut Iqbal, bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil juga membuka ruang pengaduan bagi warga dan aktivis yang mengalami doxing, intimidasi, hingga ancaman. Data tersebut akan dihimpun untuk mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum serius menangani persoalan ini.
Ia menegaskan, langkah paling mendesak adalah menghentikan kriminalisasi terhadap para pengkritik kebijakan lingkungan, serta menyelesaikan akar persoalan kerusakan lingkungan yang terus berulang di berbagai daerah.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/jeVZMgCs640?si=BI1FL3XpcEbJl76p
#teror #aktivis #greenpeace
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- iqbal damanik
- aktivis
- korban
- kebijakan publik
- kritik



