FAJAR, JAKARTA- Banyaknya kader partai yang terseret korupsi menjadi atensi partai politik untuk melakukan evaluasi secara internal.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan salah satunya yang berkomitmen memberi sanksi bagi kader yang melanggar hukum. Termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya berupa pemecatan.
Larangan kader melalukan korupsi tertuang dalam Surat Edaran No. 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto instruksi diberikan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isinya sudah sangat jelas dalam menjaga marwah partai.
“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Hasto dalam keterangan, Sabtu 10 Januari 2026.
Dalam surat tersebut ada empat poin yang tertulis. Pada poin pertama, penjelasan agar seluruh kader menjaga kehormatan yakni dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.
Kedua mengenai larangan korupsi dengan bunyi poin kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.
Ketiga; nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat.
Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.
“Instruksi ini diberikan langsung terutama bagi seluruh anggota fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah kader partai,” jelas Hasto.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan rakernas yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu 10 Januari 2025, akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.
PDIP menekankan pentingnya edukasi antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.
Langkah ini dipandang penting guna memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera
“PDIP berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader,” tambahnya. (*)
