Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti bencana di Sumatera yang telah menyengsarakan masyarakat. Megawati menyebut, bencana ini turut ditimbulkan dari aturan yang dibuat, yang dianggapnya memberikan karpet merah bagi penghancur alam.
"Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," tutur Megawati saat memberi sambutan dalam HUT ke-53 dan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Megawati menyampaikan pidato HUT ke-53 PDIP dan Rakernas PDIP di Ancol secara tertutup. Teks pidato Megawati dibagikan kepada wartawan dan diizinkan dikutip oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli.
Megawati juga menyoroti, pengalihan fungsi alam yang didalihkan atas nama pembangunan. Menurutnya, dalih pembangunan yang disampaikan justru menunjukkan potret pembangunan yang tak berkeadilan.
"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI ini juga menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera bukanlah sekedar kehendak alam. Dia meyakini adanya ulah tangan manusia.
"Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, sebagai spons alam penyerap air, telah berubah menjadi ladang eksploitasi. Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis," ungkap Megawati.
"Akibatnya jelas dan nyata. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur. Ia menghantam hilir, menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan rakyat kecil yang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan," imbuh dia.
Baginya, bencana Sumatera ini telah menunjukkan krisis peradaban ekologis. Dia menyebut manusia kini sudah beranggapan sebagai penguasa alam.
"Inilah krisis peradaban ekologis, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan," pungkasnya.
(kuf/lir)
