jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik maraknya pemberian regulasi yang dinilai memanjakan konsesi besar, sehingga memicu bencana ekologis.
Hal demikian dikatakan Megawati dalam pidato politik saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).
BACA JUGA: Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Kena OTT KPK, Begini Kasusnya
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menilai banjir ekstrem dan longsor sebagai dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.
"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," kata Megawati saat berpidato di acara, Sabtu.
BACA JUGA: Jumlah Guru PNS & PPPK di Kabupaten Bandung Jomplang Banget, Itu pun Masih Kurang
Presiden kelima RI itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keadilan ekologis.
Adapun, kritik Megawati sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif.
BACA JUGA: Kecam Aksi Militer AS di Venezuela, Megawati: Bentuk Neokolonialisme Modern
Utamanya, mereka didorong berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.
"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujar Megawati.
Selain isu ekologis, Ketua Dewan Pembina BRIN itu mengecam keras aksi AS terhadap Venezuela.
Megawati menganggap tindakan AS terhadap Venezuela merusak semangat perdamaian dunia yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa," katanya.
Megawati mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melawan segala bentuk penjajahan sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
"Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain," ungkap dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
