JAKARTA, DISWAY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa sikap partainya terkait wacana Pilkada dipilih langsung oleh DPRD akan ditentukan usai Rakernas.
"Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan," kata Hasto, Minggu, 11 Januari 2026.
Namun, Hasto menegaskan PDIP tidak akan mengkhianati janji reformasi.
BACA JUGA:Kaesang Ambisi Jadikan Jateng Kandang Gajah PSI, Hasto PDIP: Pemilu Masih Lama
“PDIP tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Karena reformasi itu lahir dari suatu kristalisasi perjuangan yang luar biasa, pengorbanan para mahasiswa agar rakyat berdaulat,” tandas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, pilkada langsung bukan semata-mata persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan menyangkut legitimasi kepemimpinan daerah serta tanggung jawab moral kepala daerah kepada rakyat yang memilihnya.
BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen Terlama PDIP, Andreas Hugo : Jangan Mengubah Tim Yang Menang
“Steering komite rakernas I banyak menerima masukan dari kelompok-kelompok pro demokrasi, civil society, mahasiswa, juga dari struktur partai yang mengharapkan agar rakernas ini betul-betul dapat mengambil keputusan politik, untuk menjaga demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara luas melalui pelaksanaan pilkada secara langsung,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya untuk gelaran Pilkada melalui DPRD.
Mereka adalah Gerindra, PAN, Golkar, PKB, dan NasDem.
BACA JUGA:Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Puan: Itu Prerogatif Ketua Umum
Perlu diketahui, wacana pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Gagasan serupa kembali mengemuka beberapa bulan kemudian. Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga kini, sejumlah partai politik pendukung pemerintah disebut telah menunjukkan kesepakatan terhadap usulan tersebut.
