Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel yang membutuhkan biaya Rp100 miliar segera terlaksana, demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Pasalnya tiang monorel yang telah bertahun-tahun mangkrak tersebut telah menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan. Terlebih, tiang itu berada di lokasi vital dengan keberadaan banyak kantor kedutaan dan kerap dilalui para ekspatriat.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan pembongkaran tiang monorel hanyalah salah satu kegiatan, di samping penataan jalan dan trotoar agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta estetika kota.
“Seperti kita ketahui, kawasan Kuningan merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kuningan adalah wajah Jakarta. Tak kurang dari 11 kantor kedutaan berada di kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).
Selain itu, pada kawasan ini juga telah terdapat jalur LRT dan Transjakarta yang menjadi tumpuan transportasi publik. Mobilitas pun akan terus terganggu apabila monorel mangkrak tersebut tak kunjung dibenahi. Data juga menunjukkan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi akibat keberadaan tiang monorel yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.
Prastowo memastikan fokus penataan kawasan Kuningan saat ini bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lain. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan layanan esensial bagi warga DKI.
Baca Juga
- Pemprov DKI Mau Bongkar Tiang Monorel, Biayanya Tembus Rp100 Miliar
- Sengketa Tiang Monorel Jakarta, Adhi Karya (ADHI) Klarifikasi Status Aset ke BEI
- Pramono Bakal Bongkar Tiang Monorel Jakarta, Ini Bocorannya
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Afan Adriansyah menegaskan Pemprov DKI Jakarta siap menata kembali wajah kota dengan membongkar tiang-tiang monorel mangkrak secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat karena cukup banyak korban kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan tiang monorel.
Selain itu, pembongkaran diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18% sekaligus memperindah wajah Jakarta. Dalam catatan, sebanyak 122 tiang monorel tersebut memang milik PT Adhi Karya, tetapi berada di lahan Pemprov DKI.
Afan menjelaskan, dalam Peraturan Presiden No.55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek maupun Peraturan Daerah No.7/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, tidak terdapat rencana pengembangan monorel.
Selain itu, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Biro Hukum DKI Jakarta, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail secara resmi telah berakhir sejak 21 September 2011.
Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemprov DKI Jakarta juga menghormati hak PT Adhi Karya. Oleh karena itu, meskipun pembongkaran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, aset milik PT Adhi Karya tersebut akan disimpan di tempat yang aman,” tuturnya.
