Trump Teken Perintah Eksekutif, Cegah Pengadilan Sita Pendapatan Minyak Venezuela di AS

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencegah pengadilan atau kreditor menyita pendapatan yang terkait dengan penjualan minyak Venezuela yang disimpan di rekening Departemen Keuangan AS. 

Dikutip dari Reuters, Minggu (11/1/2025) perintah dari Gedung Putih itu menyatakan bahwa pendapatan tersebut harus digunakan di Venezuela untuk mendukung upaya menciptakan perdamaian, kemakmuran, stabilitas, sekaligus bagian dari kebijakan baru dari Washington untuk negara Amerika Selatan itu. 

Langkah ini ditandatangani hanya beberapa hari setelah pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi di Caracas, menurut laporan terbaru. 

Perintah tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu. Namun di Gedung Putih, Trump mengatakan kepada CEO ConocoPhillips bahwa perusahaan itu akan mendapatkan kembali sebagian besar uangnya meskipun pemerintah AS akan memulai dari awal.

Trump mengutip alasan strategis untuk kebijakan ini. Dia menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap pendapatan minyak Venezuela bisa melemahkan upaya penting AS untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik di negara itu. 

Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil dan ConocoPhillips pernah meninggalkan Venezuela hampir 20 tahun lalu setelah aset mereka dinasionalisasi, dan hingga kini masih memiliki piutang besar terhadap negara itu. 

CEO ConocoPhillips, Ryan Lance, mengatakan bahwa perusahaannya memiliki piutang sebesar US$12 miliar, yang mendapat tanggapan dari Trump yang menilai itu pengeluaran yang bagus.

Menurut perintah eksekutif, uang itu merupakan hak milik negara Venezuela yang disimpan di AS untuk keperluan pemerintahan dan diplomatik, dan tidak tunduk pada klaim pribadi oleh kreditor. 

Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan ini juga berkaitan dengan kesepakatan minyak antara AS dan para pemimpin sementara Venezuela, yang akan menyediakan hingga 50 juta barel minyak mentah ke AS, yang dilengkapi kilangnya untuk memurnikan produk tersebut. 

Dalam pernyataan resmi, Trump menjelaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi darurat Internasional tahun 1977 dan Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional tahun 1976 sebagai dasar hukum untuk melindungi pendapatan minyak dari klaim hukum.

Diberitakan sebelumnya, Trump akan mengendalikan penjualan minyak Venezuela dan menampung seluruh hasilnya di rekening Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi membawa kembali minyak negara tersebut ke pasar global.

Menteri Energi AS Chris Wright, yang berbicara dalam konferensi Goldman Sachs Group Inc. di Miami pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat, mengatakan tahap awal penjualan akan memanfaatkan minyak mentah Venezuela yang saat ini tersimpan di fasilitas penyimpanan. Stok tersebut terus menumpuk akibat blokade AS dan berisiko memaksa penghentian sebagian produksi.

“Kami hanya akan menggerakkan kembali minyak mentah itu dan menjualnya. Kami akan memasarkan minyak dari Venezuela, pertama dari stok yang menumpuk ini, lalu secara berkelanjutan kami akan menjual produksi yang keluar dari Venezuela," ujar Wright dikutip dari Bloomberg, Kamis (8/1/2026).