Pemerintah Sudan Resmi Kembali Berkantor di Ibu Kota usai Dua Tahun Perang

Khartoum: Pemerintah Sudan secara resmi kembali berkantor di ibu kota Khartoum pada Minggu, 11 Januari 2026, untuk kali pertama sejak pecahnya perang dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada April 2023. Kepastian itu disampaikan Perdana Menteri Kamel Idris.

Berbicara di hadapan warga setibanya dari Port Sudan, yang selama konflik berfungsi sebagai ibu kota sementara, Idris menyebut langkah ini sebagai titik balik bagi Sudan.

“Hari ini kami kembali, dan bersama kami kembali pula pemerintahan harapan ke ibu kota negara,” ujar Idris, dikutip dari Anadolu Agency.

“Kami berjanji meningkatkan layanan publik dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat," sambungnya.

Idris menyatakan pemerintah akan memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, membangun kembali rumah sakit, serta merehabilitasi sekolah dan universitas, dengan perhatian khusus pada University of Khartoum. Ia juga berjanji meningkatkan keamanan dan kondisi hidup masyarakat. Target Ekonomi dan Keamanan Perdana menteri mengatakan pemerintah telah mengajukan anggaran negara 2026 tanpa menambah beban keuangan bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan penurunan inflasi hingga 70 persen, dari posisi terakhir 74,2 persen berdasarkan data resmi November lalu.

Selain itu, anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan produk domestik bruto hingga 10 persen serta menekan kurs pasar paralel guna menstabilkan perekonomian.

Idris menyebut tahun ini sebagai “tahun perdamaian,” yang ia gambarkan sebagai “perdamaian bagi mereka yang berani dan menang.”

Pada 21 Mei, militer Sudan mengumumkan telah kembali menguasai sepenuhnya Khartoum dan menyatakan ibu kota bebas dari Pasukan Dukungan Cepat setelah pertempuran di wilayah Salha, selatan kota.

Juli tahun lalu, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Abdel Fattah al-Burhan membentuk komite nasional untuk menyiapkan pemulihan cepat Khartoum serta kepulangan lembaga federal dan warga.

Dari total 18 negara bagian Sudan, RSF menguasai lima negara bagian di wilayah Darfur bagian barat, kecuali beberapa wilayah utara Darfur Utara yang masih berada di bawah kendali militer. Militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah di 13 negara bagian lainnya di selatan, utara, timur, dan tengah, termasuk Khartoum.

Krisis kemanusiaan di Sudan memburuk sejak perang antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat meletus pada April 2023 akibat sengketa penyatuan institusi militer, menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Baca juga:  PBB Catat Lonjakan Pengungsi Baru di Dua Wilayah Sudan