Ketua The Fed Jerome Powell Ungkap Dapat Surat Dakwaan Pidana dari Pengadilan AS

Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengungkap mendapat surat panggilan pengadilan dengan ancaman pidana. Perkembangan terbaru ini menambah daftar panjang konflik antara Powell dengan Presiden AS Donald Trump.

“Pada Jumat lalu, Departemen Kehakiman mengirimkan surat panggilan juri kepada Federal Reserve, dengan ancaman dakwaan pidana terkait kesaksian saya di hadapan Komite Perbankan Senat pada Juni lalu,” kata Powell dalam pernyataannya pada Minggu (11/1) malam, dikutip dari Reuters, Senin (12/1).

Ia mengatakan menghormati supremasi hukum dan prinsip akuntabilitas dalam demokrasi. “Tidak seorang pun, termasuk Ketua Federal Reserve, berada di atas hukum,” lanjutnya.

Namun, Powell menilai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu harus dilihat dalam konteks tekanan berkelanjutan dari pemerintah AS untuk menurunkan suku bunga dan memperoleh pengaruh lebih besar atas The Fed.

“Ancaman baru ini bukan soal kesaksian saya atau renovasi gedung Federal Reserve. Ini juga bukan tentang fungsi pengawasan Kongres. Semua itu hanyalah dalih,” ujarnya.

Menurut Powell, ancaman dakwaan pidana tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan The Fed menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik demi kepentingan publik, bukan mengikuti preferensi presiden.

Terpisah, Trump mengatakan kepada NBC News tidak mengetahui tindakan Kementerian Kehakiman itu.

“Saya tidak tahu apa-apa soal itu, tapi dia jelas tidak terlalu baik memimpin The Fed, dan juga tidak terlalu baik membangun gedung,” katanya.

Juru bicara Kementerian Kehakiman menolak berkomentar terkait kasus ini. Namun, dinyatakan bahwa Jaksa Agung telah menginstruksikan jaksa federal untuk memprioritaskan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana pembayar pajak.

Konflik antara Trump dan Powell berawal dari masalah suku bunga. Trump kerap mengkritik Powell karena dinilai lambat memangkas suku bunga. The Fed baru menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember 2025.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara terbuka menuntut The Fed memangkas suku bunga secara agresif. Ia menyalahkan kebijakan bank sentral atas perlambatan ekonomi dan bahkan sempat melontarkan wacana pemecatan Powell, meski terdapat perlindungan hukum atas posisi Ketua The Fed. Trump juga tengah berupaya memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook, yang kini masih diproses di Mahkamah Agung AS.

Independensi bank sentral, khususnya dalam penetapan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dipandang sebagai prinsip utama kebijakan ekonomi yang kuat, karena melindungi pembuat kebijakan moneter dari tekanan politik jangka pendek dan memungkinkan fokus pada stabilitas harga jangka panjang.

Sejarawan The Fed dari University of Pennsylvania, Peter Conti-Brown, menyebut penyelidikan terhadap Powell sebagai titik terendah dalam masa kepresidenan Trump dan dalam sejarah perbankan sentral Amerika. Ia menilai, Kongres tidak merancang The Fed untuk mencerminkan fluktuasi harian keinginan presiden, dan bahwa Trump kini menggunakan seluruh kekuatan hukum pidana AS terhadap ketua bank sentral karena The Fed menolak tekanannya.

Pasar keuangan nyaris tidak mengubah ekspektasi kebijakan The Fed dalam jangka pendek, bahkan setelah masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir pada Mei. Kontrak berjangka suku bunga masih mencerminkan ekspektasi dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Sementara dolar AS melemah dan kontrak berjangka saham AS turun menyusul kabar tersebut, meski pergerakannya sejauh ini relatif terbatas.

Surat panggilan pengadilan dan pernyataan Powell menandai eskalasi tajam dalam konflik panjang antara Trump dan Powell. Trump awalnya mengangkat Powell sebagai Ketua The Fed pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian berbalik mengkritik dan mengancamnya secara terbuka.

Sementara itu, Powell selama ini cenderung menghindari komentar langsung atas pernyataan Trump. Ia hanya mengakui para pemimpin eksekutif kerap menyampaikan pandangan, sembari menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai mandat Senat.

Namun, langkah terbaru pemerintahan Trump yang muncul hanya beberapa bulan sebelum masa jabatan Powell berakhir tampaknya menjadi titik balik. Powell secara terbuka menuduh pemerintah menggunakan sistem hukum untuk memaksa The Fed menurunkan suku bunga lebih cepat dan lebih dalam dari yang dianggap tepat oleh para pembuat kebijakan.

Meski masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir pada Mei, ia masih berhak menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed hingga 31 Januari 2028. Hal ini membuat Trump tidak dapat segera menunjuk anggota baru tambahan di dewan tersebut.

Gedung Putih sejak awal tahun lalu juga telah mengkritik proyek renovasi dua gedung Federal Reserve di Washington senilai USD 2,5 miliar, yang dinilai terlalu mahal dan berlebihan. Sejumlah analis saat itu menilai isu tersebut hanyalah dalih untuk menekan The Fed agar menurunkan suku bunga.

Powell sendiri memilih merespons dengan menjelaskan secara rinci proyek tersebut melalui situs resmi The Fed dan mengirimkan surat penjelasan kepada pejabat pemerintahan Trump.

Dalam kesaksian rutinnya di Kongres pada Juni, Powell kembali menjelaskan bahwa renovasi tersebut diperlukan untuk memperbarui infrastruktur yang sudah usang. Pada Juli, Trump bahkan mengunjungi langsung lokasi proyek dan mendapat penjelasan dari Powell.