Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) bertenor pendek menjadi salah satu strategi anyar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam mengelola pembiayaan utang negara.
Plt. Direktur Surat Utang Negara Novi Puspita Wardani menerangkan bahwa strategi penerbitan surat utang bertenor pendek yang lebih banyak, sebetulnya telah dilakukan DJPPR sejak akhir 2025. Kini, strategi serupa kembali dijalankan oleh pemerintah.
“Sejak akhir tahun 2025, pemerintah memang meningkatkan porsi penerbitan SPN dan strategi ini masih berlanjut di tahun 2026. Hal ini didorong faktor likuiditas jangka pendek di pasar keuangan yang cukup baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).
Melansir laman DJPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, sebetulnya baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN, mendapatkan alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut.
Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam dua seri: jatuh tempo kurang dari satu tahun dan tepat satu tahun. Baru pada lelang SUN kedua Oktober 2025, DJPPR menerbitkan tiga seri SPN, dengan tenor masing-masing 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun.
“Selain untuk manajemen kas yang lebih efisien, peningkatan porsi SPN ini diharapkan mampu membantu pendalaman pasar uang,” kata Novi.
Gayung bersambut, investor tampak tertarik terhadap penerbitan bertenor pendek ini. Bahkan, rata-rata perolehan incoming bids pada seri bertenor pendek mencapai Rp14 triliun pada periode Oktober 2025–Januari 2026.
Terbaru, lelang SUN pada Selasa (6/1/2026) bahkan membukukan incoming bids senilai Rp32,79 triliun untuk tiga seri SPN dari tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari total incoming bids dalam lelang yang sama hari itu. Menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2025.
Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai aksi penerbitan SUN dengan tenor pendek sebetulnya sejalan dengan kebutuhan cash management dan memberikan fleksibilitas pengelolaan pembiayaan bagi pemerintah.
Dari sisi demand, tertariknya investor terhadap SUN bertenor pendek juga dinilai tidak serta-merta menghilangkan daya tarik SUN bertenor panjang. Menurutnya, hal itu lebih sebagai preferensi risiko investor.
“Likuiditas bank sedang flush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).
Terlebih, kondisi likuiditas dalam negeri dinilai relatif lebih longgar, sehingga membuat surat utang bertenor pendek lebih mudah terserap di pasaran. Belum lagi, Putri menilai terdapat pergeseran preferensi instrumen sejalan dengan penurunan yield SRBI.
“Sehingga sebagian demand likuiditas bank beralih ke SPN sebagai alternatif parkir dana berisiko rendah,” katanya.
Ke depan, minat lelang terhadap SUN secara umum diprediksi masih cenderung solid sepanjang tahun. Hal itu tampak dari incoming bids senilai Rp90,96 triliun pada lelang perdana tahun ini. Putri memprediksi, tenor pendek berpotensi tetap ramai investor lantaran kebutuhan untuk memarkirkan dana.
“Ke depan, tenor pendek berpotensi tetap paling ramai karena kebutuhan parkir likuiditas dan substitusi dari instrumen pasar uang. Sementara itu, tenor panjang diperkirakan tetap terserap, meski lebih volatil dipengaruhi oleh kondisi global, risiko pembiayaan fiskal, serta stabilitas rupiah,” katanya.
