Ekonom Soroti Peran Baru Purbaya Bisa Rekomposisi Rupiah & Valas

Bisnis.com, JAKARTA -- Undang-undang No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memberi kewengan baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing alias valas.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa peran baru menkeu di APBN 2026 itu intinya adalah untuk menjaga nilai aset. Lewat kewenangan tersebut, pemerintah dapat mengubah komposisi penyimpanan uangnya di BI dalam bentuk denominasi rupiah maupun valas. 

"Sebagai pemilik uang atau pemilik rekening, maka mekanisme overbooking antar rekening yang dimiliki pemerintah tersebut sifatnya lebih ke menjaga nilai aset atau uangnya pemerintah di BI," ujar Eko, dikutip Selasa (13/1/2026).

Eko menuturkan bahwa kebijakan itu tidak serta merta mengurangi kewenangan Bank Indonesia. Apalagi, intervensi yang dilakukan oleh menkeu hanya terbatas kepada rekening milik pemerintah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan operasi moneter seperti yang sering dilakukan oleh BI.

"Sejauh berkoordinasi dengan BI sebenarnya ya ini tidak mencampuri kewenangan moneter, karena pemerintah tidak intervensi langsung ke pasar."

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menekankan bahwa rekomposisi rupiah dan valas yang dijalankan oleh Menkeu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas bank sentral.

"Rekomposisi valas pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Pemerintah baik rupiah maupun valas dan untuk mitigasi risiko nilai tukar," ujar Deni, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan bahwa pengelolaan valas pemerintah dilakukan hanya antar rekening pemerintah di BI dengan mekanisme overbooking (tidak keluar ke pasar).

Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berdampak pada nilai tukar rupiah. "Hal ini berbeda dengan BI yang melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah."

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi mandat baru untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026).

Adapun, persoalan rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI).

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dalam beleid APBN tahun-tahun sebelumnya, tidak diatur secara eksplisit mandat teknis menteri keuangan untuk mengubah komposisi mata uang dan valuta asing dana cadangan fiskal seperti dalam UU APBN 2026 ini.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaannya untuk stabilisasi pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27, dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).