Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperpanjang pendelegasian kewenangan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia.
“Pada tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan kewenangan sertifikasi statutoria kapal PT Biro Klasifikasi Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan pemberian perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada BKI untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: BKI kembali peroleh wewenang sertifikasi statutoria kapal Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2026 sebagai bentuk perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut.
Penandatanganan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan kapal dengan jenis dan ukuran tertentu untuk diklasifikasikan oleh badan klasifikasi yang diakui.
"Selain itu, kerja sama ini juga sejalan dengan pemberlakuan Code for Recognized Organization (RO Code) sebagaimana diatur dalam resolusi Maritime Safety Committee (MSC)," ujar Masyhud.
Baca juga: Kemenhub perpanjang kewenangan sertifikasi statutoria kapal ke BKI
Penandatanganan itu dilaksanakan Masyhud dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) R. Benny Susanto di Kemenhub, Jakarta.
Masyhud menegaskan perpanjangan kerja sama itu bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.
Ia menjelaskan, pendelegasian tersebut diberikan kepada PT BKI sebagai organisasi yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama pemerintah pada kapal berbendera Indonesia.
Baca juga: Kemenhub catat angkutan laut perintis layani 7,8 juta penumpang
Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan peran PT BKI sangat strategis dalam mendukung tugas pemerintah, khususnya dalam pemeriksaan dan sertifikasi kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di pelayaran internasional.
Ia berharap melalui kerja sama itu, kapal-kapal berbendera Indonesia dapat terus memenuhi standar keselamatan internasional dan mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori white list Tokyo MoU.
"Sehingga kepercayaan dunia terhadap keselamatan pelayaran nasional semakin meningkat,” tambahnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.
Baca juga: Ditjen Perhubungan Laut mitigasi resiko pelayaran di Selat Bali
Sementara itu, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di sektor pelayaran.
“Kami berharap bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Benny.
Kerja sama itu juga diharapkan dapat mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal dalam rangka mewujudkan sistem keselamatan pelayaran yang andal dan berdaya saing global.
Baca juga: Tol laut jadi pembuka jalur logistik ke wilayah 3TP
“Pada tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan kewenangan sertifikasi statutoria kapal PT Biro Klasifikasi Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan pemberian perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada BKI untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: BKI kembali peroleh wewenang sertifikasi statutoria kapal Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2026 sebagai bentuk perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut.
Penandatanganan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan kapal dengan jenis dan ukuran tertentu untuk diklasifikasikan oleh badan klasifikasi yang diakui.
"Selain itu, kerja sama ini juga sejalan dengan pemberlakuan Code for Recognized Organization (RO Code) sebagaimana diatur dalam resolusi Maritime Safety Committee (MSC)," ujar Masyhud.
Baca juga: Kemenhub perpanjang kewenangan sertifikasi statutoria kapal ke BKI
Penandatanganan itu dilaksanakan Masyhud dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) R. Benny Susanto di Kemenhub, Jakarta.
Masyhud menegaskan perpanjangan kerja sama itu bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.
Ia menjelaskan, pendelegasian tersebut diberikan kepada PT BKI sebagai organisasi yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama pemerintah pada kapal berbendera Indonesia.
Baca juga: Kemenhub catat angkutan laut perintis layani 7,8 juta penumpang
Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan peran PT BKI sangat strategis dalam mendukung tugas pemerintah, khususnya dalam pemeriksaan dan sertifikasi kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di pelayaran internasional.
Ia berharap melalui kerja sama itu, kapal-kapal berbendera Indonesia dapat terus memenuhi standar keselamatan internasional dan mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori white list Tokyo MoU.
"Sehingga kepercayaan dunia terhadap keselamatan pelayaran nasional semakin meningkat,” tambahnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.
Baca juga: Ditjen Perhubungan Laut mitigasi resiko pelayaran di Selat Bali
Sementara itu, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di sektor pelayaran.
“Kami berharap bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Benny.
Kerja sama itu juga diharapkan dapat mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal dalam rangka mewujudkan sistem keselamatan pelayaran yang andal dan berdaya saing global.
Baca juga: Tol laut jadi pembuka jalur logistik ke wilayah 3TP
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2023%2F01%2F27%2Fbfde6062-7d48-4e8e-8f8e-062111bf567b.jpeg)
