REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berinisiatif menghapus fitur "edit" pada aplikasi input data kesehatan jemaah haji. Langkah ini dilakukan untuk mencegah manipulasi data kesehatan jemaah yang dipegang oleh petugas di daerah.
Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, menjelaskan bahwa sebelumnya petugas dapat mengedit data setelah diinput. Namun, kini jika perubahan diperlukan, harus melalui persetujuan berlapis hingga ke Pusat Kesehatan Haji Kemenkes.
Perubahan sistem ini dilakukan setelah evaluasi tahun lalu menunjukkan banyak jemaah dengan risiko kesehatan tinggi tetap diberangkatkan, memicu angka kematian tinggi. Oleh karena itu, pengawasan musim haji 1447 H/2026 M diperketat secara digital.
Liliek menambahkan, Kemenkes juga mengintegrasikan data screening dengan riwayat BPJS Kesehatan (JKN). Sistem otomatis akan melacak riwayat kunjungan medis jemaah dalam tiga bulan terakhir. Jika jemaah rutin mengakses fasilitas kesehatan, catatannya dapat menunjukkan stabilitas penyakit mereka.
Pemeriksaan tahun ini juga mencakup penilaian kesehatan mental dan kognitif untuk mendeteksi demensia. Proses dilakukan melalui aplikasi dengan pertanyaan otomatis, seperti menanyakan nama Presiden, untuk menentukan kelayakan tanpa intervensi petugas.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Langkah ini diambil setelah diketahui bahwa sekitar 80% jemaah tahun lalu memiliki komorbid namun tetap lolos seleksi daerah. Kemenkes berharap kebijakan ini dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci.
