jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (13/1) tentang Kepala BKN buka bukaan soal posisi PNS dan PPPK, pemutusan kontrak kerja PPPK seharusnya tidak terjadi, hingga KemenPAN-RB & DPR diminta segera ambil sikap. Simak selengkapnya!
1. Ketum AP3KI: KemenPAN-RB & DPR Harus Bersikap Sebelum Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Marak
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemutusan Kontrak Kerja Berpotensi Berlanjut, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di SMP Rp 400 Ribu, Zalim!
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan DPR harus ambil sikap sebelum pemutusan kontrak kerja marak di daerah-daerah.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, sikap tegas KemenPAN-RB dan Komisi II DPR sangat diperlukan untuk mencegah menjalarnya virus pemutusan kontrak kerja PPPK ke daerah-daerah. Alasan pemda tidak memperpanjang kontrak kerja pun dinilai tidak fair.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Guru PPPK Mulai Mundur Teratur, Sinyal Bakal Diangkat?
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Ketum AP3KI: KemenPAN-RB & DPR Harus Bersikap Sebelum Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Marak
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu Tendik, Itu Masih Kurang?
2. Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Seharusnya Tidak Terjadi, Pemda Harus Kedepankan Kemanusiaan
Pemutusan kontrak kerja PPPK yang menimpa guru dan tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah daerah terus menuai kecaman.
Para eks honorer K2 yang sudah jadi PPPK ramai-ramai bersuara. Mereka jengah karena PPPK yang diputus kontraknya itu rekan seperjuangan saat menyandang status honorer K2.
Menurut Ketua PPPK Kabupaten Jember Susiyanto, pemutusan kontrak kerja terhadap PPPK angkatan pertama (eks honorer K2) di Deli Serdang dan Tuban seharusnya tidak perlu terjadi.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Seharusnya Tidak Terjadi, Pemda Harus Kedepankan Kemanusiaan
3. Mbak Misri Teman Kencan Kompol Yogi Dibayar Rp35 Juta, Bertahap
Misri, perempuan yang merupakan teman kencan Kompol I Made Yogi Purusa Utama, dihadirkan sebagai saksi pada sidang tertutup kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/1).
Misri memberikan kesaksian untuk terdakwa Kompol I Made Yogi Yogi dan Gde Aris Candra Widianto.
Terungkap, Mbak Misri mendapat bayaran sekitar Rp 35 juta dari terdakwa Kompol I Made Yogi.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Mbak Misri Teman Kencan Kompol Yogi Dibayar Rp35 Juta, Bertahap
4. Kabar Gembira dari Bu Eva untuk Para ASN
Berikut ini kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung.
Pemkot Bandarlampung menyiapkan tiga lokasi untuk pembangunan perumahan ASN dengan kapasitas mencapai seribuan unit.
Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat transisi sebelum diangkat menjadi pegawai penuh waktu tanpa tes lagi.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kabar Gembira dari Bu Eva untuk Para ASN
5. Kepala BKN Bicara soal Peran ASN PNS dan PPPK, Ayo Berubah!
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan mengenai peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN).
Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara sebelum diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Prof Zudan mengatakan, ASN menjadi mesin yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tanah air.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kepala BKN Bicara soal Peran ASN PNS dan PPPK, Ayo Berubah!
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, tetapi BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji, Coba Dicek Ya!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
