Yusril: Pilkada Langsung Banyak Sekali Risikonya

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Sumber: Kemenko Kumham Imipas RI via ANTARA)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pilkada langsung memiliki banyak risiko dibandingkan Pilkada tak langsung, satu di antaranya adalah politik uang.

“Kalau saya berpendapat bahwa memang Pilkada langsung itu banyak sekali risikonya ya. Karena pertama sekali itu menimbulkan ketegangan, potensi konflik terjadi di daerah-daerah,” kata Yusril, sebagaimana laporan Jurnalis KompasTV Claudia Carla Sonia Septiana, Rabu (14/1/2026).

“Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar dan kecenderungan makin membesarnya kemungkinan terjadinya money politic. Dan ini sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi karena para calon kepala daerah itu tentu yang terpilih nanti yang populer dan banyak uangnya begitu.”

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, 5 Generasi Tunjukkan Lebih Ingin Pilkada Langsung ketimbang Lewat DPRD

Di samping itu, Yusril menuturkan pilkada langsung memiliki risiko tinggi seperti potensi konflik daerah, biaya politik yang besar, serta maraknya politik uang yang tidak sehat bagi demokrasi. Menurut Yusril pengawasan terhadap risiko ini dapat lebih mudah dilakukan jika Pilkada melalui DPRD.

“Pengawasan terhadap anggota DPRD yang melakukan pemilihan itu kan sangat sedikit jumlahnya. Ada saja anggota DPRD itu yang hanya 20 orang, ada yang 30-35 orang. Nah kalau terjadi manipulasi lebih mudah mengawasi yang 20-30 orang itu daripada mengawasi orang sekabupaten atau orang seprovinsi,” ujar Yusril.

“Dan mereka yang punya potensi jadi pemimpin tapi tidak populer seperti, karena dia bukan selebriti atau mungkin juga bukan orang yang memiliki modal yang cukup besar itu kemungkinan terpilih akan lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan jadakan pemilihan secara langsung.”

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan publik dari 5 generasi menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Mulai dari baby boomers, Gen X, Gen Y Madya, Gen Y Muda, hingga Gen Z yang merupakan kelompok pemilih kurang dari 26 tahun.

Sementara untuk mekanisme pilkada melalui DPRD, generasi Baby Boomers, Gen X, Gen Y Madya, dan Gen Y Muda terekam juga memberikan dukungan. Namun persentase tidak lebih tinggi ketimbang dukungan untuk Pilkada secara langsung. Bahkan, Gen Z sama sekali tidak memberikan dukungan untuk Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Baca Juga: Gubernur Pramono Pastikan Pembongkaran Tiang Monorel Tak Ada Penutupan Jalur, Dikerjakan Malam Hari

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV