JAKARTA, KOMPAS.com - Hunian liar yang berdiri hanya sekitar satu meter dari bibir rel kereta api aktif di wilayah Tambora–Penjaringan, Jakarta Barat, dinilai menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik.
Kondisi tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kota, lemahnya penegakan hukum, serta kegagalan negara menyediakan hunian layak bagi warga miskin perkotaan.
Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai keberadaan permukiman di tepi rel kereta api aktif merupakan bentuk pelanggaran nyata sekaligus masalah struktural perkotaan yang belum tertangani secara tuntas.
Baca juga: Pedagang Cangcimen Jakarta Terus Bertahan di Celah Kota yang Semakin Tertata
“Kondisi pemukiman warga yang hanya berjarak sekitar satu meter dari bibir rel kereta tentu sangat membahayakan dan tidak sesuai dengan standar keselamatan perkeretaapian, juga dari aspek pemukiman,” ujar Aziz saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan kegagalan tata kota dan kegagalan dalam menegakkan hukum dalam kerangka pengaturan ruang publik.
Aziz menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian secara tegas disebutkan bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, tanggul bangunan, menanam pohon, maupun menempatkan barang di jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan perjalanan kereta.
“Ini sudah jelas-jelas satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik terkait perkeretaapian maupun undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman,” kata dia.
Karena itu, menurut Aziz, dibutuhkan tindakan tegas untuk menegakkan aturan. Terlebih, permukiman di bantaran rel tersebut bersifat ilegal dan tergolong kumuh.
“Yang muncul dan nampak itu adalah permukiman yang kumuh dan ilegal. Sudah ilegal dan juga kumuh. Ini menunjukkan kapasitas dan kemampuan ekonomi warga yang sangat terbatas, sehingga memunculkan persoalan sosial ekonomi dan sosial budaya,” ujar dia.
Aziz menilai, keberadaan hunian liar ini tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
Keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterampilan warga membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di lokasi berbahaya.
“Kalau jaraknya sangat dekat, itu jelas tidak layak secara kesehatan, lingkungan, maupun hunian. Ini mesti dicermati dan ditegakkan pengaturannya,” kata Aziz.
Baca juga: Kasteel Batavia di Kota Tua Kian Rapuh, Tergerus Waktu dan Akar Pohon
Masalah menjadi semakin kompleks ketika anak-anak terlihat bermain di sekitar rel kereta aktif.
“Ini sudah double masalah. Sudah tinggal di lokasi bermasalah, lalu ada aktivitas bermain di sekitar rel kereta yang aktif. Ini menunjukkan kota gagal menyediakan ruang publik yang aman dan layak bagi warga,” ujar Aziz.
