Target Pertumbuhan 6 Persen Tahun 2026 ”Tertampar” Realitas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat menembus 6 persen pada 2026 dengan mengandalkan percepatan belanja negara dan penguatan koordinasi fiskal-moneter. Namun, target itu terbentur realitas keterbatasan efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan secara langsung.

Melemahnya daya beli masyarakat, belum pulihnya investasi swasta, tekanan pada konsumsi rumah tangga, hingga keterbatasan ruang fiskal berpotensi membatasi laju pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Optimisme pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 itu kembali ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meski sejumlah indikator menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah dan investasi swasta belum pulih. Target ini dinilainya bisa dicapai apabila kebijakan fiskal dan moneter dapat tersinkronisasi erat.

”Saya percaya, dengan lebih sinkronnya kebijakan kita, (pertumbuhan ekonomi) 6 persen tahun 2026 tidak akan sulit dicapai,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya meyakini, dampak kebijakan yang lebih selaras mulai terlihat sejak awal tahun depan dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan sudah mendekati 6 persen pada triwulan I-2026. Untuk mengejar capaian tersebut, ia menekankan percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini kerap berjalan lambat.

Ia berkomitmen akan turun langsung memastikan belanja pemerintah dapat segera dieksekusi. ”Saya mesti kerja keliling-keliling nanti. Kementerian dan lembaga yang biasanya belanjanya pelan, saya akan sikut-sikut sedikit biar kerja,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan Bank Indonesia guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato kunci dalam forum Indonesian Business Council (IBC) 2026 di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa APBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas.

Kedelapan prioritas itu adalah ketahanan energi, pertahanan, pangan, kesehatan, UMKM dan desa, gizi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Airlangga juga memastikan defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dengan inflasi terkendali di kisaran 2,9 persen, sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.

Dari sisi kesejahteraan, indikator makro menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat 8,5 persen, pengangguran 4,9 persen, ketimpangan menurun dengan rasio gini 0,375, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat jadi 75,9.

”Ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Airlangga.

Dihubungi secara terpisah, ekonom senior Bright Institute, Yanuar Rizky, menilai belanja pemerintah akan sulit menghadirkan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam kondisi melemahnya daya beli masyarakat saat ini.

Berdasarkan analisis korelasi jangka panjang terhadap produk domestik bruto (PDB), Yanuar menjelaskan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi baru terasa setelah jeda waktu sekitar tiga tahun dengan tingkat elastisitas sebesar 0,68.

Sebaliknya, peran sektor swasta melalui komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dinilai jauh lebih signifikan karena berdampak langsung pada tahun yang sama dengan elastisitas mencapai 0,98.

”Namun, PMTB hanya akan masuk ketika konsumsi rumah tangga berada dalam kondisi sehat,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan, elastisitas konsumsi terhadap PMTB tercatat sebesar 0,96 pada tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa investasi swasta sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Namun, kondisi terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga masih berada di bawah baseline pertumbuhan normal. Pertumbuhan konsumsi masyarakat sejauh ini belum mampu menembus rata-rata historis 5,1 persen per tahun.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) pada kredit konsumsi, termasuk pinjaman daring dan kartu kredit, mengalami peningkatan. Ini menandakan tekanan pada kemampuan rumah tangga dalam membiayai konsumsi.

Menurut Yanuar, pelemahan konsumsi ini berdampak pada menurunnya peredaran uang primer (M0) akibat berkurangnya transaksi antarkelas ekonomi. Bahkan, pembiayaan konsumsi melalui utang dinilai tidak lagi efektif seiring kenaikan NPL.

Perlambatan penyaluran kredit perbankan bukan disebabkan oleh masalah likuiditas, melainkan anjloknya daya beli. Kondisi itu membuat sektor usaha enggan melakukan investasi, baik menggunakan modal sendiri maupun melalui pinjaman bank. Hal ini tecermin dari penurunan kredit modal kerja dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) sejak 2023.

Optimisme yang tidak ditopang realitas berisiko menggerus kredibilitas kebijakan.

Terkait kebijakan pemerintah, Yanuar mempertanyakan efektivitas percepatan belanja sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) di akhir tahun serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendorong pemulihan konsumsi dan dunia usaha. Menurut dia, di tengah tren penurunan penerimaan pajak, belanja pemerintah tidak mampu memperbaiki sisi konsumsi secara agregat.

”Jika konsumsi tidak pulih di atas baseline, belanja pemerintah tidak akan cukup untuk menggerakkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi,” kata Yanuar.

Hal senada dikatakan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026 merupakan sasaran yang sangat berat, bahkan cenderung tidak realistis di tengah lemahnya berbagai komponen utama pendorong ekonomi.

Wijayanto mengatakan, optimisme pemerintah dapat dipahami karena menjadi bagian dari peran Menteri Keuangan. Namun, ia mengingatkan bahwa optimisme yang tidak ditopang realitas berisiko menggerus kredibilitas kebijakan.

”Optimis boleh saja karena salah satu tugas Menteri Keuangan adalah menjadi pemasok optimisme. Tetapi jika optimisme itu tidak realistis, risikonya justru kehilangan kredibilitas,” ujarnya.

Dari sisi konsumsi, Wijayanto menilai konsumsi rumah tangga masih menghadapi tekanan berat akibat daya beli yang terus melemah dan belum pulih hingga akhir 2025. Sejumlah indikator menunjukkan kondisi tersebut, mulai dari penjualan semen, sepeda motor, mobil, konsumsi data, hingga penjualan rumah yang masih lesu.

Ia juga menyoroti pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025 yang hanya tumbuh 7,7 persen secara tahunan, jauh di bawah kondisi normal di kisaran 12–15 persen. Bahkan, kredit untuk usaha kecil dan menengah terkontraksi 0,64 persen, sementara kredit modal kerja hanya tumbuh 2,2 persen dan kredit konsumsi di bawah 7 persen. 

”Angka-angka ini menunjukkan sektor usaha belum siap melakukan ekspansi dan daya beli masyarakat masih rendah,” kata Wijayanto.

Tekanan terhadap konsumsi, lanjutnya, juga diperberat oleh besarnya outstanding pinjaman daring (pinjol), baik legal maupun ilegal, serta maraknya judi daring yang menyedot daya beli masyarakat.

Dari sisi belanja pemerintah, Wijayanto menilai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga sulit diharapkan pada 2026 seiring tren penerimaan negara yang masih berat. Ia bahkan memperkirakan tekanan terhadap penerimaan negara pada 2026 akan sama atau lebih berat dibandingkan 2025.

Sementara itu, investasi dinilai belum akan menjadi penopang kuat pertumbuhan karena ketidakpastian global dan sikap dunia usaha yang masih menunggu dan melihat (wait and see).

Wijayanto menyebut persoalan konsistensi regulasi, kepastian hukum, dan kualitas birokrasi masih jadi kendala utama. Di samping itu, tren pemberantasan korupsi yang sarat unsur kriminalisasi juga membuat pelaku usaha enggan mengambil keputusan bisnis.

Dari sisi perdagangan luar negeri, Wijayanto menilai kontribusi ekspor juga terbatas. Sebanyak 60–65 persen ekspor Indonesia masih berbasis komoditas, sementara negara tujuan ekspor mengalami perlambatan ekonomi dan harga komoditas utama cenderung stagnan atau melemah.

”Faktor-faktor tersebut mengirimkan pesan bahwa ekonomi masih sulit tumbuh tinggi pada 2026,” ujar Wijayanto.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Wijayanto menyarankan pemerintah mengambil tiga langkah utama. Pertama, mengoptimalkan APBN untuk pertumbuhan melalui perbaikan alokasi anggaran.

Kedua, memastikan dunia usaha merasa nyaman berbisnis dengan memperkuat kepastian hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan memastikan independensi Bank Indonesia dan kebijakan moneternya tetap terjaga.