Pada 7 Januari lalu, senator AS Lindsey Graham mengumumkan persetujuan Presiden Donald Trump atas rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia terkait operasi militer khusus di Ukraina.
Rancangan undang-undang yang kini beredar di Kongres menetapkan tarif 500 persen bagi negara-negara yang membeli uranium dari Rusia. Dukungan kuatnya tidak main-main, berasal dari 84 senator dan 151 anggota DPR.
Berdasarkan Sanctioning Russia Act of 2025, undang-undang bipartisan ini dirancang untuk memberikan kewenangan yang sangat luas—hampir tanpa preseden—kepada Trump untuk mengisolasi Rusia secara ekonomi serta menghukum ekonomi-ekonomi besar dunia yang tetap berdagang dengan Moskow dan membiayai perang Rusia di Ukraina.
Tapi ada yang aneh. Sementara negara lain dipaksa segera memutus hubungan dengan pemasok Rusia, Washington sendiri mengakui ketergantungan mereka pada uranium Rusia akan bertahan hingga 2028. Tenggat waktu tidak berlaku simetris.
Bukan sanksi dalam pengertian konvensional. Bukan tentang menghukum Moskow hari ini. Kebijakan industri yang dipersenjatai—mengatur siapa yang akan punya kemampuan teknologi esok hari.
Masalahnya bukan sekadar uranium. Yang dipertaruhkan adalah Small Modular Reactors (SMR), teknologi nuklir generasi berikutnya yang kini dipromosikan sebagai solusi energi jangka panjang. Seluruh proyek SMR bergantung pada satu prasyarat teknis yang tidak bisa ditawar.
SMR tidak dapat beroperasi dengan uranium biasa. Ia membutuhkan High-Assay Low-Enriched Uranium, atau HALEU—bahan bakar dengan tingkat pengayaan lebih tinggi dan proses produksi yang jauh lebih kompleks. Tanpa HALEU, SMR berhenti sebagai konsep, bukan sistem energi yang bisa dijalankan.
Di titik inilah uranium berubah dari komoditas menjadi choke point strategis. Saat ini, pemasok komersial HALEU di dunia hanya satu: Rosatom. Perusahaan nuklir Rusia yang kepemilikan saham seluruhnya dimiliki negara ini, mengendalikan hampir seluruh rantai nilai nuklir, dari penambangan uranium, pengayaan bahan bakar, desain dan pembangunan reaktor, hingga pengelolaan limbah nuklir.
Berbeda dengan perusahaan nuklir AS yang cenderung terfragmentasi, Rosatom beroperasi sebagai integrator penuh. Ia tidak hanya menjual bahan bakar atau teknologi, tetapi menawarkan paket lengkap: reaktor, pembiayaan, bahan bakar jangka panjang, dan layanan teknis.
Model inilah yang membuat Rosatom sangat dominan di pasar nuklir global, terutama di negara-negara yang sedang membangun atau memperluas program nuklir sipil.
Tak heran jika masalah uranium ini masuk dalam RUU AS, karena siapa yang menguasai HALEU berarti menguasai kunci SMR dunia. Dan yang gagal hanya akan menjadi konsumen.
Siapa yang menguasai rantai pasok ini menentukan arah pengembangan SMR, bukan hanya dalam hitungan tahun, tetapi dalam dua dekade ke depan.
Masalahnya, saat ini Washington belum siap. Fasilitas pengayaan HALEU domestik AS masih dibangun. Maka decoupling dipaksakan lebih dulu pada negara lain. Jendela waktu sampai 2028 dipakai untuk membangun kapasitas sendiri. Dalam periode itu, yang dipaksa bergerak lebih dulu bukanlah Amerika Serikat. Kompetitor potensial dikeluarkan dari pasar sebelum pemasok baru siap masuk.
Lalu ada efek kedua. Decoupling dini menutup jendela politik. Negara-negara lain seperti India, Brasil, Korea Selatan— sepenuhnya dipaksa lepas dari Rosatom sebelum ada alternatif. Momentum untuk argumen kemandirian teknologi hilang.
Nanti ketika pasokan Amerika tersedia, narasi yang akan dipaksakan ke negara-negara tersebut adalah pasar HALEU sudah tersedia, lalu mengapa harus membangun kapasitas bahan pengayaan nuklir sendiri?
Ini bukan cuma pembatasan perdagangan. Tapi sudah masuk ranah pencegahan kapabilitas. Caranya dengan menciptakan ketergantungan sebelum pihak lain siap.
Jika narasi ini berhasil, maka hasilnya sistem nuklir global terstratifikasi ulang. Ada yang punya siklus bahan bakar penuh termasuk HALEU. Ada yang bisa operasikan SMR tapi tergantung pasokan luar. Ada yang bahkan tidak bisa akses sama sekali. Bukan proliferasi—kebalikannya. Feodalisasi. Akses pada kemampuan tingkat lanjut dikontrol oleh beberapa negara pemasok.
Secara logika kekuasaan, ini masuk akal. Tapi Jerman punya program nuklir sendiri. Prancis juga. Mereka tidak akan diam saja begitu. Negara negara ini punya leverage.
Kalau mereka dapat pengecualian, negara middle-power lain akan tuntut hal sama. Kalau Washington menolak, ini akan membuka ruang bagi Beijing atau pemasok lain untuk menawarkan fleksibilitas lebih, dibanding AS.
Strategi ini mungkin rasional di atas kertas. Di lapangan, ia akan diuji oleh negara-negara yang diminta menunggu tanpa kepastian. Mari kita tunggu.
