Di antara Laut Kaspia dan Teluk Persia, diapit Eropa, Arab dan Asia, Iran bermukim di salah satu wilayah paling strategis di muka bumi. Ditambah dengan cadangan minyak dan gas yang berlimpah, ambisi politik dan program nuklirnya, Iran selama ini dipandang sebagai aktor kunci di Timur Tengah.
Selama dua pekan terakhir, negeri berpenduduk sekitar 93 juta jiwa itu digoyang demonstrasi massal. Aksi protes yang semula dipicu krisis ekonomi kini berkembang menjadi perlawanan terbuka terhadap rezim Republik Islam di Teheran. Pemerintah menuduh musuh eksternal — terutama Amerika Serikat dan Israel — ikut menunggangi aksi protes warga demi memercik api revolusi.
Ironisnya, elite kekuasaan Iran kini justru menyatakan siap berunding dengan Amerika Serikat, ketimbang menjalin dialog dengan rakyat sendiri. Presiden AS Donald Trump pada 11 Januari menyatakan Teheran siap memasuki putaran baru perundingan nuklir dengan Washington.
Sejak Revolusi Islam 1979 dan pendudukan Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran dan Amerika Serikat tidak lagi memiliki hubungan diplomatik. Sejak itu, relasi kedua negara diwarnai permusuhan ideologis, sanksi ekonomi, konflik bersenjata, dan sengketa mengenai program nuklir Iran. "Saya kira mereka sudah lelah terus dipecundangi Amerika Serikat," kata Presiden Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One. Pemerintahannya, imbuh Trump, tengah membahas kemungkinan pertemuan kedua pihak.
Washington menuntut Teheran menghentikan total pengayaan uranium. Barat menuduh Iran diam-diam berupaya mengembangkan senjata nuklir — tuduhan yang dibantah, meski Teheran belakangan mengakui telah memperkaya uranium hingga 60 persen. Program nuklir Iran pun tetap menjadi sumber perselisihan terbesar dengan Barat.
Kausa bagi perang terbuka?Sejak beberapa hari lalu, Trump berulang kali mengancam akan melancarkan serangan militer, jika aparat keamanan Iran bertindak brutal terhadap demonstran. Sejauh ini, skala penindasan sulit diverifikasi. Sejak 9 Januari, akses internet dan hampir seluruh komunikasi dengan dunia luar diputus. Televisi pemerintah Iran, yang menyebut demonstran sebagai teroris, menayangkan gambar kamar jenazah berisi korban tewas akibat tindakan aparat. Orang tua juga diperingatkan agar melarang anak-anak mereka ikut demonstrasi yang disebut dipimpin kelompok teroris.
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pihaknya menginginkan damai, tapi siap meladeni intervensi militer asing. Menurut analis Iran Fatemeh Aman, "perdebatan soal langkah Trump atau kemungkinan serangan Israel, lebih berkaitan dengan dampaknya terhadap struktur kekuasaan di Iran ketimbang tujuan resmi yang diumumkan. Tekanan eksternal, kata Aman, tidak selalu melemahkan rezim—bahkan kerap memperkuatnya. "Di Iran, risikonya sangat tinggi," imbuhnya.
Ancaman luar justru dapat dijadikan dalih untuk memperketat keamanan, membungkam demonstrasi, dan meredam konflik internal elite. Aman menilai Trump cenderung mengutamakan kepentingan konkret Amerika Serikat dan enggan terlibat perang berkepanjangan. Target utamanya, menurut dia, lebih pada mengubah perilaku Republik Islam, bukan menggulingkan rezimnya —tujuan yang ditempuh lewat tekanan, sanksi, dan ancaman, bukan perang besar.
Perang skala luas antara AS dan Iran, meski tak berujung pada pergantian rezim, akan berdampak langsung pada negara-negara tetangga: pasokan energi yang terganggu, meningkatnya ketidakamanan, tekanan ekonomi besar, serta meluasnya konflik proksi. Dukungan regional untuk perang semacam itu dinilai sangat kecil.
Kekhawatiran atas stabilitas di Teluk PersiaKendati bukan sekutu Iran, negara-negara Arab di Teluk Persia tetap berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Serangan terhadap jiran yang dimusuhi itu berisiko memicu serangan balasan ke pangkalan militer AS di negeri sendiri. Menurut analis Farzan Sabet, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk sebelumnya memilih menerima Republik Islam sebagai realitas politik yang harus dihadapi. Menyusul eskalasi pada 2019, mereka memperkuat pertahanan militer sekaligus mendorong diplomasi untuk menurunkan ketegangan.
Persaingan Iran dan Arab Saudi— terutama di Suriah, Irak, dan Yaman— memuncak pada 2019 setelah serangan drone dan rudal ke fasilitas Saudi Aramco. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara mulai mendekat dengan mediasi Cina, yang berkepentingan menjaga stabilitas Timur Tengah demi pasokan energinya.
Sanksi dan tekanan politikCina terus memperluas pengaruhnya di kawasan dan mengandalkan impor minyak murah Iran meski terkena sanksi AS. Bagi Beijing, gelombang protes di Iran dan sanksi baru Washington merupakan kabar buruk. Cina dan Rusia mengecam mekanisme "snapback" sanksi PBB yang diaktifkan kembali oleh AS dan negara-negara Eropa pada September 2025.
Trump, yang menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, kembali menegaskan tekanannya. Pada 12 Januari, ia mengumumkan tarif 25 persen bagi negara-negara yang berdagang dengan Iran. Cina mengecam kebijakan itu dan menyatakan akan melindungi kepentingannya.
Peran senyap RusiaMenurut pakar energi Umud Shokri, pihak yang paling khawatir terhadap Iran yang bebas dan demokratis justru Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Iran memiliki cadangan minyak terbesar ketiga dunia dan cadangan gas terbesar kedua. Jika sanksi dicabut dan Iran kembali ke pasar energi global, pangsa eksportir lain akan tergerus.
Meski demikian, Shokri menilai pemerintahan Iran yang stabil dan dipilih secara demokratis justru dapat menguntungkan kawasan. Hal itu berpotensi mengakhiri kebijakan luar negeri intervensionis Republik Islam—yang selama ini berdampak luas, baik diinginkan maupun tidak, oleh negara-negara tetangganya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
