Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat mengumumkan akan memulai fase kedua rencana penghentian perang di Gaza, meski sejumlah elemen kunci fase pertama—termasuk gencatan senjata penuh antara Israel dan Hamas—belum sepenuhnya terlaksana.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu waktu setempat, di tengah berlanjutnya serangan udara Israel yang menewaskan ratusan warga di Gaza, kegagalan pemulangan satu sandera Israel yang tersisa, serta tertundanya pembukaan kembali penyeberangan Gaza–Mesir oleh Israel.
Dengan melanjutkan ke fase kedua, Amerika Serikat (AS) bersama negara-negara mediator kini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, mulai dari pelucutan senjata Hamas hingga rencana penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza.
Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff mengatakan, fase kedua akan membentuk pemerintahan teknokratis Palestina di Gaza sebagai otoritas transisi.
“Fase ini membentuk pemerintahan teknokratis Palestina transisi di Gaza dan akan memulai proses pelucutan senjata serta rekonstruksi,” tulis Witkoff dalam unggahan media sosialnya, dikutip dari Korea Herald, Kamis (15/1/2026).
Menurut pernyataan bersama mediator Mesir, Qatar, dan Turki, badan tersebut akan beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina yang sebelumnya bertanggung jawab mengembangkan kawasan industri.
Rencana tersebut telah disepakati Israel dan Hamas pada Oktober lalu sebagai bagian dari rencana Trump, di mana pemerintahan teknokratis itu akan berada di bawah pengawasan “Board of Peace” internasional selama masa transisi.
