PONOROGO (Realita)- Ratusan sopir dump truk melurug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo yang ada di Jalan Aloon-Aloon Timur. Aksi unjuk rasa sopir ini dipicu tidak beroperasinya tambang yang ada di Jalur Ngebel-Jenangan sejak sebulan lalu, Kamis (15/01/2026).
Dengan membawa ratusan truk dump, masa melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan. Mereka mendesak DPRD dan Pemkab untuk membuka lagi tambang yang saat ini ditutup. Pasalnya, akibat penutupan tambang pasir di Jenangan-Ngebel ini, mereka sudah 1 bulan tidak lagi beroperasi. Hal ini membuat para sopir ini kesulitan ekonomi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Baca juga: Masyarakat Pantura Gresik Tertibkan Truk di Jalur Deandels, ke Mana Aparat Berwenang?
“ Tuntuntannya untuk membuka tambang. Untuk sopir sendiri banyak pengangguran dan nanti dampaknya ke masyarakat juga. Karena itu kebutuhan masyarakat namanya material itu. Masyarakat sulit membangun, daerah pun seperti itu,” ujar Kordinator Aksi Nur Kharis.
Kharis mengaku, ada sekitar 700 sopir truk yang ikut dalam aksi ini. Ia menambahkan, sementara ini hanya truk yang membawa matrial pembanguan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saja yang beroperasi, pun matrial pun diambil dari tambang yang legal.
“ Ya sementara ini ya. Ada resmi ada yang ilegal ada, tapi yang kita tuntut untuk dibuka itu yang resmi yang berizin,” akunya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengungkapkan, usai melakukan mediasi bersama sejumlah perwakilan sopir truk dump disepakati, bahwa truk dump boleh beroperasi kembali bila menaati batasan aturan muatan maksimal 8 ton, pun dengan jam operasional harus diatas jam 7 dan hari Minggu wajib libur.
Baca juga: Puluhan Warga Pantura Gresik Turun Jalan, Tertibkan Truk Truk Muatan Tambang Ancam Keselamatan
“ Akan memenuhi ketentuan dimana tidak melebihi over capacity, kedua disepakati jam-jam waktu beroperasi tidak boleh ketika jam sekolah, anak-anak sekolah, yang ketiga ditutuplah di atas itu,” ungkapnya.
Dwi membeberkan kesepakatan ini sebenarnya sudah disepakati beberapa waktu lalu. Namun, akhir-akhir ini tidak mematuhi kesepakatan itu sehingga membuat masyarakat terdampak bereaksi dengan melakukan penutupan jalan bukan tambang.
“ Ini semuanya kan sudah kemarin disepakati tapi mungkin akhir-akhir kan ada kelebihan muatan dan seterusnya sehingga mungkin ada masyarakatlah yang keberatan karena memang jalan ini kan jalan kita bersama,” bebernya.
Baca juga: Pemprov Jatim dan Kemenhub segera Mulai Normalisasi Truk ODOL
Dwi mengatakan, usai disepakati pihaknya memperbolehkan truk dump kembali beroperasi, pun dengan tambang yang boleh buka hanya yang berijin.
“ Saya menyampaikan bahwa kalau nanti ada gerakan dari masyarakat lagi ya saya enggak tahu, enggak ikut campur. Makanya kalau tertib insyaallah juga enggak ada masalah,”ujarnya.
Perlu diketahui, akibat maraknya truk dump ODOL yang beroprasi tanpa mematuhi aturan, masyarakat di sejumlah wilayah yang dilalui jalur truk tambang melakukan sweeping dan penutupan jalan yang dilalui truk tambang ini. Mereka mengancam bila tetap beroperasi seenaknya dan memuat matrial tambang diluar ketentuan masyarakat akan menurunkan paksa muatan tersebut. Hal ini dipicu selain banyak jalan rusak, juga banyak jatuh korban akibat truk tambang ODOL.znl
Editor : Redaksi
.jpg)
