Bank sentral global membuat pernyataan mendukung Ketua The Fed (Federal Reserve) Jerome Powell yang diancam dakwaan pidana oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Di antara pimpinan bank sentral global yang menyatakan dukungan, ada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Dikutip dari Bloomberg, Kamis (15/1), Bank Indonesia menjadi otoritas moneter pertama di Asia Tenggara yang secara terbuka menyatakan dukungan untuk Powell.
Nama Perry masuk dalam daftar penandatanganan pernyataan online yang diunggah Bank Sentral Eropa di website resminya. Berikut pernyataan lengkapnya:
Kami sepenuhnya mendukung Sistem Federal Reserve dan ketuanya Jerome H. Powell. Independensi bank sentral merupakan landasan utama harga, keuangan, dan stabilitas ekonomi demi kepentingan rakyat yang kami layani. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga independensi dengan sepenuhnya menghormati supremasi hukum dan akuntabilitas demokrasi.
Ketua Powell melayani dengan integritas, fokus pada mandatnya, dan berkomitmen teguh terhadap kepentingan publik. Bagi kami, dia adalah rekan yang dihormati dan sangat dihargai oleh semua orang yang pernah bekerja dengannya.
1. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa atas nama Dewan Gubernur ECB;
2. Andrew Bailet, Gubernur Bank Inggris;
3. Christian Kettel Thomsen, Ketua Dewan Gubernur Danmarks Nationalbank;
4. Martin Schlegel, Ketua Dewan Gubernur Bank Nasional Swiss;
5. Ida Wolden Bache, Gubernur Norges Bank;
6. Asgeir Jonsson, Gubernur Bank Sentral Islandia;
7. Michele Bullock, Gubernur Bank Cadangan Australia;
8. Tiff Machlem, Gubernur Bank Kanada;
9. Chang Yong Rhee, Gubernur Bank Korea;
10. Perry Warjiyo, Bank Indonesia;
11. Gabriel Galipolo, Gubernur Banco Central do Brasil;
12. Lesetja Kganyago, Gubernur Bank Cadangan Afrika Selatan;
13. Anna Breman, Gubernur Bank Cadangan Selandia Baru;
14. Francois Villeroy de Galhau, Ketua Dewan Direksi Bank for International Settlements;
15. Pablo Hernandez de Cos, Manajer Umum Bank for International Settlements.
Catatan: bank sentral lainnya akan ditambahkan ke dalam daftar penandatanganan di kemudian hari.
Meski sejumlah bank sentral secara terbuka menunjukkan dukungan untuk Powell, namun dukungan ini rumit secara politik bagi bank sentral lain. Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, misalnya, yang mengkritik gubernur bank sentralnya karena menandatangani pernyataan dukungan itu. Menurut mereka, bank sentral tidak seharusnya terlibat dalam urusan dalam negeri AS.
Konflik Jerome Powell dan TrumpKonflik antara Trump dan Powell berawal dari proyek renovasi dua gedung Federal Reserve di Washington senilai USD 2,5 miliar awal tahun lalu yang dinilai terlalu mahal dan berlebihan. Konflik semakin memanas ketika Trump kerap mengkritik Powell karena dinilai lambat memangkas suku bunga.
Sejumlah analis menilai kritik renovasi gedung hanyalah dalih untuk menekan The Fed menurunkan suku bunga. The Fed baru menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember 2025.
Powell sendiri memilih merespons dengan menjelaskan secara rinci proyek tersebut melalui situs resmi The Fed dan mengirimkan surat penjelasan kepada pejabat pemerintahan Trump.
Dalam kesaksian rutinnya di Kongres pada Juni, Powell kembali menjelaskan bahwa renovasi diperlukan untuk memperbarui infrastruktur yang sudah usang. Pada Juli 2025, Trump bahkan mengunjungi langsung lokasi proyek dan mendapat penjelasan dari Powell.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara terbuka menuntut The Fed memangkas suku bunga secara agresif. Ia menyalahkan kebijakan bank sentral atas perlambatan ekonomi dan bahkan sempat melontarkan wacana pemecatan Powell, meski terdapat perlindungan hukum atas posisi Ketua The Fed. Trump juga tengah berupaya memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook, yang kini masih diproses di Mahkamah Agung AS.
Surat panggilan pengadilan dan pernyataan Powell menandai eskalasi tajam dalam konflik panjang antara Trump dan Powell. Trump awalnya mengangkat Powell sebagai Ketua The Fed pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian berbalik mengkritik dan mengancamnya secara terbuka.
Powell selama ini cenderung menghindari komentar langsung atas pernyataan Trump. Ia hanya mengakui para pemimpin eksekutif kerap menyampaikan pandangan, sembari menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai mandat Senat.
Namun, langkah terbaru pemerintahan Trump yang muncul beberapa bulan sebelum masa jabatan Powell berakhir tampaknya jadi titik balik. Powell secara terbuka menuduh pemerintah menggunakan sistem hukum untuk memaksa The Fed menurunkan suku bunga lebih cepat dan lebih dalam dari yang dianggap tepat oleh para pembuat kebijakan.
Meski masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir pada Mei, ia masih berhak menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed hingga 31 Januari 2028. Hal ini membuat Trump tidak dapat segera menunjuk anggota baru tambahan di dewan tersebut.
