Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini diperluas untuk menjangkau anak-anak yang belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang mengalami putus sekolah.
Perluasan program ini merupakan hasil rapat koordinasi virtual antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tadi kami baru saja rapat virtual bersama BGN membahas standardisasi formulir validasi penerima manfaat Program MBG," ungkap perwakilan pemerintah daerah dalam rapat tersebut.
BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG di luar satuan pendidikan formal.
"Karena akan ada penambahan sasaran penerima manfaat MBG yaitu anak-anak yang belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang mengalami putus sekolah," ujar perwakilan BGN dalam pertemuan itu.
Pendataan 36 Ribu Anak Dimulai dari Tingkat KecamatanDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mencatat lebih dari 36.000 anak di wilayah tersebut masuk dalam kategori belum dan tidak bersekolah.
Data ini akan ditindaklanjuti melalui proses pendataan ulang dan verifikasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
"Karena itu para camat diminta melakukan pendataan di wilayah masing-masing dan memverifikasi langsung kondisi anak-anak yang belum terlayani pendidikan formal. Pendataan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bekasi, tetapi juga serentak secara nasional," ungkap seorang pejabat Dinas Pendidikan.
Anak-anak ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
Anak yang belum mengenyam pendidikan formal, umumnya berusia 0–6 tahun.
Anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti lulusan SD yang tidak lanjut ke SMP, atau SMP ke SMA, kebanyakan karena faktor ekonomi.
"Ketiga, anak yang mengalami putus sekolah karena kondisi atau permasalahan tertentu," ujar narasumber dari Dinas Pendidikan.
Hasil pendataan dari tingkat kecamatan akan dilaporkan ke pemerintah daerah dan diinventarisir oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
Tunggu Arahan Pusat, Daerah Pastikan Dukungan TeknisMekanisme teknis pelaksanaan Program MBG untuk sasaran baru ini masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat melalui BGN.
"Untuk distribusi makanan, proses pengolahan hingga teknis pelaksanaan tetap menjadi kewenangan BGN. Pemerintah daerah berperan memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan pemerataan penerimaan MBG di seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi," ujar pejabat daerah.
Program MBG tidak hanya menyasar peserta didik dari jenjang PAUD, TK hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita (3B).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting.
"MBG dipadukan dengan program penurunan stunting. Pemerintah pusat sangat fokus terhadap isu tersebut, sehingga sasaran MBG juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui serta anak, bayi dan balita," ia mengungkapkan.
