Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) digelar pada hari ini (15/) di Jakarta, ini menjadi momentum krusial bagi partai yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami keterpurukan serius.
Bukan sekadar pergantian kepemimpinan, Munas ini diposisikan sebagai titik “kelahiran kembali” (reborn) PKP setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah.
Dewan Pembina PKP, Rully Soekarta, secara terbuka mengakui bahwa kegagalan masuk pasar pemilu telah mengguncang seluruh struktur partai. “Di pasar pemilu itu, semua struktur dari pusat sampai daerah goncang. Secara de facto, kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujar Rully.
Namun lanjutnya, secara hukum, PKP tetap eksis. Dalam situasi vakum kepemimpinan dan tidak berfungsinya struktur eksekutif partai, Dewan Pembina mengambil alih kendali organisasi sesuai dengan hierarki dan ketentuan internal partai.
Menurut Rully, kondisi partai pascagagal pemilu semestinya dijawab dengan konsolidasi daerah, pembenahan organisasi, serta persiapan Munas untuk melahirkan ketua umum definitif, yang dapat memenejeri PKP ke depan sesuai dengan nama Keadilan dan Persatuan. Dalam konteks legalitas, PKP hanya mengacu pada kepengurusan yang sah, dan mengurut SK terakhir yg ada di Kemenkum
Lebih jauh, Rully menegaskan bahwa Munas PKP tidak dirancang untuk melahirkan ketua umum yang berorientasi kekuasaan. Ia menekankan bahwa bagi PKP, ketua partai bukanlah "penguasa", melainkan sosok manajer organisasi politik.
PKP dengan Ketua Umum yang baru akan menjalankan organisasi sesuai dengan tema visi misi awal para pendiri menjaga keadilan dan persatuan lebih kokoh. Dalam konteks inilah PKP berupaya kembali pada ruh awal pendiriannya, kembali pada wasiat dari FOUNDING FATHER dimana rakyat sebagai pemilik bangsa ini menjadi penentu arah dan aspirasi untuk negara. “Keadilan dan Persatuan”, menurut Rully, bukan sekadar label, melainkan peringatan bahwa jika politik kehilangan keadilan dan persatuan, bangsa akan tersesat.
Proses Penjaringan: Musyawarah, Bukan Voting
Menurut Rully, untuk memilih ketua umum, dilakukan tidak melalui voting terbuka di arena Munas guna menghindari proses kontestasi—menghindari perpecahan. Sehingga proses dilakukan jauh hari melalui mekanisme penjaringan tertutup berbasis kriteria. Tim penjaringan menyusun kriteria kepemimpinan periode 2026–2031, lalu menjaring nama nama yang diajukan. Bila ada lebih dari satu calon, sesuai kriteria akan di ranking. bila yang rangking pertama bersedia maka proses selesai.
“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” tegas Rully memberi alasan.
Isfan Fajar Satryo Muncul sebagai kandidat Ketua Umum PKP
Nama Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno, muncul sebagai kandidat hasil proses penjaringan. Menurut Rull Pak Try (Try Sutrisno) tidak pernah mendorong putranya dalam karir bahkan selalu menghindar bicara soal itu. "Isfan maju bukan karena didorong ayahnya melainkan melalui proses diskusi panjang, refleksi kesadaran pribadi setelah memahami kondisi bangsa dan partai. Ini proses hampir 7 - 8 tahun bukan instan dan beliau tidak mau disebut ketua umum tetapi MANAJER ujar Rully
Isfan Fajar Satryo dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan tantangan politik ke depan: berlatar sipil, lahir dalam keluarga TNI, berpengalaman di dunia usaha, memimpin beberapa organisasi, serta memiliki jejaring luas lintas generasi. PKP juga menyadari pergeseran demografi pemilih, di mana lebih dari 60 % kini berasal dari generasi milenial dan Gen Z. “Mereka butuh pemimpin yang rasional, dan punya empati sosial,” kata Rully.
"Ke depan, PKP tidak akan membangun struktur berbasis loyalitas buta, melainkan sense of belonging. Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi rasa bertanggung jawab terhadap keputusannya. PKP ingin memastikan bahwa kader bukan sekadar pekerja politik, tetapi subjek yang ikut memikul tanggung jawab moral dan sosial."
PKP dengan ketua umum yg baru berharap untuk dapat mengimplementasikan secara riil keadilan dan persatuan.
