BNPB Optimalkan Penyaluran Dana Tunggu Hunian untuk Korban Bencana Sumatra

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi basah di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Hal itu sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan bahwa pengajuan DTH telah mencapai 15.346 kepala keluarga hingga pertengahan Januari 2026. Sebagian besar pengajuan dinyatakan sudah siap untuk disalurkan.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.717 rekening penerima telah siap salur, sementara total penerima yang telah menerima bantuan DTH mencapai 2.542 kepala keluarga,” kata Abdul dikutip dari Antara, Jumat, 16 Januari 2026.

Abdul menjelaskan, DTH diberikan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi dari pengungsian menuju hunian tetap. Hal itu dilakukan sambil menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara maupun hunian permanen.

Sejalan dengan penyaluran DTH, BNPB bersama pemerintah daerah juga mengakselerasi pembangunan hunian sementara (huntara).

Dari total 51.306 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan huntara sebanyak 28.247 unit. Sebanyak 4.593 unit masih dalam proses pembangunan dan 262 unit telah selesai dibangun serta siap dihuni.

Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 10.273 unit. Sebanyak 648 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi di sejumlah wilayah terdampak.

Ilustrasi pembangunan huntara. Foto: Istimewa.

Abdul menambahkan, dukungan logistik dan pemulihan infrastruktur dasar tetap berjalan untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi masyarakat kembali ke lingkungan asalnya. Sejak akhir November 2025 hingga pertengahan Januari 2026, total logistik yang dimobilisasi mencapai 1.742 ton, dengan 99,2 persen telah tersalurkan.

BNPB menegaskan penyaluran DTH dan percepatan pembangunan hunian menjadi prioritas utama dalam fase transisi darurat ke pemulihan, agar masyarakat terdampak dapat segera menjalani kehidupan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan pascabencana.